13 Juni 2018

Berita Golkar - Pembentukan Badan Pelaksana Reklamasi yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan dinilai sebagai langkah sia-sia alias mubazir. Adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) harusnya sudah cukup untuk melakukan kajian atau merancang rencana pengelolaan pesisir.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DKI Judistira Hermawan akan meminta penjelasan Gubernur terkait rencana pembentukan badan itu. Sebab, Judistira meyakini, Anies punya perangkat yang cukup untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang menjadi gagasannya, khususnya terkait reklamasi.

"Kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut apa tugas dan fungsinya (Badan Pelaksana Reklamasi). Kita tahu pemprov memiliki banyak perangkat daerah bersifat teknis yang sangat mampu mengelola pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta, termasuk reklamasi," kata dia, Selasa (12/6/18).

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 Tahun 2017 tentang TGUPP yang diteken Anies, ada beberapa bidang, yakni bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang percepatan pembangunan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang pengelolaan pesisir. Total ada lima bidang di TGUPP.

Saat ini, dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta, yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) telah ditarik Anies. Draf raperda baru sampai saat ini belum dikirim Anies ke DPRD.

Anies sebelumnya mengatakan akan membentuk Badan Pelaksana Reklamasi sebagai kelanjutan dari penyegelan yang telah dilakukan di pulau reklamasi. Pembentukan badan ini didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. "Pada fase sekarang memang disegel. Sesudah ada Badan Pelaksana Reklamasi sesuai amanat Keppres 52 Tahun 1995 disusun rencana untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata dia.

Anies mengatakan, rencana yang disusun oleh Badan Pelaksana Reklamasi itulah yang akan diterjemahkan dalam tata ruang yang nantinya dibuat peraturan daerah. Dari peraturan daerah tersebut, kata dia, pembahasan terkait wilayah yang menjadi zona peruntukan masing-masing baru bisa dimulai. [republika]

fokus berita : #Judistira Hermawan


Kategori Berita Golkar Lainnya