01 Juli 2018

Akbar Tandjung Minta Putusan MK Terkait Masa Jabatan Presiden dan Wapres Dipatuhi

Berita Golkar - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal durasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Putusan itu menutup peluang Jusuf Kalla (JK) maju kembali sebagai calon wakil presiden.

“Kita semua mengetahui keputusan MK itu final dan mengikat, jadi kalau tidak ada representatif, itu ya mestinya harus kita ikuti keputusan MK itu,” kata Akbar di Nusantara V Kompleks MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu, (1/7/2018). Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menyebut, MK bisa melakukan uji materi bila memang ada bukti-bukti yang memperkuat.

Menurut dia, aturan ini sebetulnya sudah jelas, namun ada pihak-pihak yang ingin JK kembali maju sebagai cawapres. “Kalau berkaitan kan dua kali berturut-turut tapi karena mungkin ada perbedaan penafsiran antara orang orang di lingkungan Pak JK," ucap Akbar. Dengan ditolaknya uji materi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini, maka keputusannya mengikat. Ia berharap tidak ada satu partai pun menabrak aturan yang sudah ditetapkan dalam UU.

“Negara kita ini negara hukum bukan negara kekuasaan,” pungkasnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. MK memandang pemohon bukan pihak yang dirugikan secara aktual dan potensial. "MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman di Kantor MK, Jalan Merdeka Barat, Kamis, (28/6/2018).

MK menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam permohonan a quo, para pemohon dinilai bukan orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. [medcom]

fokus berita : #Akbar Tandjung