02 Juli 2018

Kunjungi Kantor DPP, Bawaslu Minta Napi Korupsi Tak Diusung Jadi Caleg Golkar

Berita Golkar - Kedatangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Kantor DPP Partai Golkar, Senin (2/7/2018) disambut langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dilanjutkan pertemuan yang digelar secara tertutup. Usai pertemuan, Ketua Bawaslu Abhan mengimbau Golkar tidak mencalonkan atau mengusung mantan narapidana korupsi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Bahwa imbauan moral kami kepada partai politik yang kami kunjungi hari ini agar dalam pencalonan ini nantinya tidak mengusung atau mencalonkan mantan narapidana korupsi dan tindak pidana yang telah diatur jelas UU," kata Abhan di DPP Partai Golkar, Senin (2/7/2018).

Abhan meminta Partai Golkar menghindari praktik politik uang dalam kampanye nanti. Bawaslu, lanjut Abhan, juga mengingatkan Partai Golkar taat pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. "Dan juga dalam tahapan kampanye untuj parpol peserta pemilu taat pada aturan mengenai aturan mekanisme kampanye," tuturnya.

Bawaslu juga meminta Golkar mempersiapkan terkait percalonan legislatif. Sehingga, tidak terjadi sengketa yang akan membuat bingung dan membuat pekerjaan pada pihak Bawaslu. "Karena kalau nanti aa banyak sengketa ini upaya pencegahan kami agar tidak banyak sengketa. Kalau banyak sengketa kami disibukkan persoalan menyelesaikan persoalan sengketa proses. Pengawasannya bisa capek," tutur Abhan.

Pernyataan Ketua Bawaslu ini berbeda dengan apa yang disampaikannya saat berada di Gedung DPR siang tadi. Di sana, Abhan malah mempersilakan partai politik untuk mengusung eks napi kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Ia mengatakan apabila nantinya KPU menolak caleg yang diajukan, caleg tersebut bisa menggugat ke Bawaslu.

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi obyek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," kata Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Abhan menegaskan, Bawaslu berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

"Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan," tukas Abhan. [okezone]

fokus berita : #Airlangga Hartarto