10 Oktober 2018

Berita Golkar - Waki Ketua Komisi VII DPR RI non aktif asal Fraksi Partai Golkar (FPG), Eni Maulani Saragih, mengaku sudah mengembalikan uang suap yang diterimanya sejumlah Rp2,250 miliar dari 4,750 miliar. Sisanya Rp1,3 miliar, ia meminta Partai Golkar mengembalikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eni meminta Golkar mengembalikan ke KPK karena uang tersebut digunakan untuk membiayai Munaslub Partai Golkar. 

"Saya sudah kembalikan semua tinggal nanti Golkar baru Rp700 [juta], Insya Allah ada yang kembalikan lagi," ujar Eni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap terkait PLTU Riau 1 tersangka Idrus Marham di KPK, Jakartan Rabu (10/10/2018). "Ya Partai Golkar lah. Partai Golkar. Nanti pokoknya mudah-mudahan Golkar akan kembalikan semua supaya semua tidak ada lagi," katanya.

Tersangka Eni merinci yang diterimanya tinggal Rp1,3 miliar di Partai Golkar, karena Rp500 juta yang terakhir diterima sudah disita setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Yang 500 [juta] sudah disita duluan," katanya. Eni menyampaikan, selain yang sisa di Partai Golkar, uang suap dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), sudah semuanya dikembalikan.

"Sudah saya kembalikan semua. Yang sudah terpakai semua sudah saya kembalikan semua. [Rp 2 miliar] ya pokoknya, kayaknya terpakai semua, terpakai semua. Cuma mungkin karena ini enggak satu inian ya. Mudah-mudahan Golkar akan kembalikan," ujarnya.

KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka karena diduga bersama-sama Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Eni diduga menerima uang sejumlah Rp6,2 miliar dari Kotjo secara bertahap sejak November 2017 sampai Juli 2018 yang diduga diketahui dan terdapat peran Idrus.

Eni dan Kotjo sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Idrus juga dijanjikan uang sejumlah US$1,5 juta dari Kotjo jika berhasil memuluskan proyek PLTU Riau 1 yang akan digarap atau dikerjakan Kotjo dan kawan-kawannya. Proyek PLTU Riau 1 itu merupakan bagian dari proyek 35 ribu Megawatt (MW) pemerintah. Soal sejumlah uang tersebut, Idrus seperti disampaikan Samsul, mengaku tidak menerimanya.

"Setahu saya, beliau [Idrus] bilang tidak tahu dan tidak pernah menerima janji yang seperti itu," ujarnya. KPK menyangka Idrus melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [gatra]

fokus berita : #Eni Saragih


Kategori Berita Golkar Lainnya