09 Oktober 2018

Berita Golkar - Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) membentuk tim untuk melatih pemerintah daerah soal manajemen krisis guna menghadapi bencana. Hal itu dinilai JK sangat penting mengingat banyak daerah di Indonesia terkategori rawan bencana. Entah itu gemba bumi, tsunami, longsor maupun banjir.

"Jadi secara umum, perlu pemerintah sipil dilatih soal krisis. Harus ada manajemen krisis kalau terjadi apa-apa, maka ada prosedurnya," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018). JK sempat merasakan vakumnya pemerintah daerah saat terjadi gempa bumi dan tsunami di Palu. JK yang meninjau Palu pasca-gempa dan tsunami melihat, pemerintah daerah setempat lumpuh setelah gempa dan tsunami melanda.

Padahal saat situasi genting seperti itu, pemerintah daerah harus tetap bergerak untuk mengendalikan tanggap darurat pasca-bencana. Hal ini diperparah dengan terputusnya listrik dan jaringan telekomunikasi. Akhirnya yang mengendalikan tanggap darurat justru militer. Saat itu, kata JK, militer lah yang menjadi pusat koordinasi. Hal ini, tutur JK, tak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, namun juga di Aceh saat terjadi bencana tsunami pada 2004.

"Saya katakan setiap bencana besar di Aceh, gempa dan tsunami selalu Pemda panik dan tidak terkendali. Kemudian seperti kasus di Sulteng maka pengendalian krisis itu atau emergency dilakukan tentara," kata dia. "Itulah sama seperti kemarin. Jadi pemerintah sendiri harus belajar bagaimana manajemen krisis seperti yang dilakukan tentara," sambung dia. [kompas]

fokus berita : #Jusuf Kalla


Kategori Berita Golkar Lainnya