07 November 2018

Berita Golkar - Pemerintah Kota Pariaman akan lebih serius menindak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan pelibatan hukum adat. Sanksinya membayar denda semen hingga kerbau. "Untuk mencapai kesepakatan, harus lebih dulu berkoordinasi dengan stakeholder, seperti LKAAM, kepala desa, LPM, dan MUI untuk duduk bersama membicarakan penindakan LGBT," kata Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Rabu (7/11/2018).

Ia mengatakan semua elemen akan dilibatkan, termasuk Polri, TNI dan Satpol PP sebagai penegak perda. "Memang di dalam Perda Kota Pariaman belum dituangkan, namun secara tegas Pemkot Pariaman akan menindaknya jika pelaku LGBT ditemukan," ujarnya. Untuk menindak penyakit masyarakat (pekat), selain regulasi, Pemkot sudah membuat anggaran khusus pemberantasan maksiat dan perilaku LGBT. 

Ia mengimbau seluruh Niniak Mamak memberdayakan Bhabinkantibmas di desa untuk 'menyikat habis' perilaku LGBT di Kota Tabuik. Mengenai perda, pemkot bersama DPRD akan mengevaluasi dan menyisipkan pasal-pasal dan sanksi khusus terkait perilaku LGBT.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora menyampaikan saat ini di kota itu secara khusus belum ada pasal di perda yang mengatur sanksi pelaku LGBT. Namun sanksi atau hukuman adat sudah diterapkan. "Hukuman adat lebih tegas untuk menindak perilaku LGBT karena hukum adat bisa membuat seseorang jera atas apa yang diperbuatnya," jelasnya.

Salah satu contoh hukum adat itu, jelasnya, adalah membayar denda semen atau kerbau serta dikucilkan, bahkan diusir, dari kampung setempat. Lebih lanjut, kata dia, seluruh unsur di Pariaman harus duduk bersama membicarakan penerapan aturan dan sanksi tersebut. "Kalau semua itu sudah dilakukan, insyaallah perilaku menyimpang tersebut akan hilang dengan sendirinya," tutupnya. [detik]

fokus berita : #Mardison Mahyuddin


Kategori Berita Golkar Lainnya