11 Agustus 2017

Demokrasi Yang Terabaikan, Pilkada Intan Jaya Yang Masih Juga Sengketa

Berita Golkar - Pilkada serentak tahun 2017 telah berakhir, banyak yang telah menjalankan tugasnya bagi bupati dan walikota terpilih untuk melaksanakan tugasnya, yang diberikan amanah dari rakyat yang memilihnya. Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2017 terbilang sukses. Kesuksesan pilkada tidak berlaku bagi propinsi yang letaknya jauh dari ibu kota, Yaitu di tanah Papua.

Kekuatan elit di Papua  sangat dominan dalam proses demokrasi   serta  signifikan dalam  pilkada Papua bisa ditentukan oleh elit kekuasaan dan elit yang memiliki kekayaan, warga dan orang terbaik yang memiliki kapasitas untuk membangun daerah terkhusus di kab Intan Jaya akan sulit untuk memenangkan Pilkada.

Bukti nyata adanya indikasi  manipulasi demokrasi bisa dilihat dari proses pilkada yang terjadi di Intan jaya, dimana sampai saat ini masih dalam proses sengketa di Mahkamah Kontitusi, yang memutuskan untuk melakukan PSU di Kab Intan Jaya propinsi Papua, dan saat ini masih dalam persidangan MK.

Demokrasi yang prosesnya di atur oleh oligarki kekuasaan dan oligarki kekayaan memang akan melahirkan kekecewaan masyarakat, karena calon muncul bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi hanya untuk menjalankan keinginan oligarki kekuasaan semata.

Terkhusus di Kab. Intan Jaya demokrasi yang dilakukan diindikasikan  haya formalitas semata, untuk melanggengkan kekuasaan ologarki yang ada, peluang orang yang kompeten dan cerdas untuk membangun daerahnya akan sirna, takala sistem mendorong untuk menjadikan oligarki kekuasaan dan kekayaan yang berkuasa.

Harus adanya intervensi moral yang dilakukan oleh penyelengaran pemilu agar proses demokrasi pilkada tidak memenuhi hastrat kekuasaan dan orang yang memilki materi semata, kedepan perlu adanya integritas yang kuat dari penyelengara dalam melaksanakan pilkada. Khusunya di kab. Intan Jaya yang sedang bermasalah di MK, memang perlu kehati-hatian yang dilakukan oleh intitusi berwenang seperti MK dalam memutuskan perkara pilkada Intan Jaya. Untuk menghindari kekecewaan demokrasi yang melahirkan konflik horizontal antara rakyat- dengan rakyat.

Persoalan politik terutama di daerah-daerah, elit kekuasaan didaerah sering melakukan mobilisasi masyarakat untuk mendapakan dukungan dalam persoalan pilkada, kalau ini terus dilakukan, tentunya di khawatirkan terjadi konflik horizontal antar masyarakat sebagaimana disebutkan di pragraf sebelumnya.

Demokrasi pilkada perlu pelurusan dan pembenaran yang mewujudkan politik keadilan yang harus dilakukan terkait persolan pilkada Intan Jaya, semoga pihak yang berwenang bisa merespon kegelisahan warga Intan Jaya dan kedepan demokrasi betul-betul hak rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan nuraninya, bukan desakan kekuasaan dan desakan orang berduit, demokrasi bisa berjalan dengan baik itu harapan warga Intan Jaya dan seluruh bangsa Indonesia. Karena subtansinya demokrasi adanya hak rakyat dan kebebasan untuk memilih pemipinya bukan keterbatasan memilih pemimpin yang diputusakan segelintir orang. [tempo]

Oleh Deni Yusup, M.Si*

fokus berita :