05 Maret 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Mahyudin meminta rakyat Indonesia tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 karena berdasarkan uang. Kedaulatan rakyat begitu berharga dan jangan dihargai dengan sejumlah uang. 

Hal itu disampaikan Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada ratusan pengurus dan anggota dari Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Polri (FKPPI) di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Iri Kekayaan Alam Indonesia, Mahyudin Ungkap Bangsa Asing Tak Segan Adu Domba

"Tolong rakyat gunakan kedaulatan sebaiknya. Memilih pemimpin yang benar. Indonesia sekarang ini mengalami darurat korupsi," kata Mahyudin.

Dia menuturkan, rakyat memelihara aksi korupsi saat pilihan politik berdasarkan uang. Pemimpin yang terpilih setelah menggelontorkan uang, akan mencari celah mendapatkan modalnya kembali ketika menjabat.

"Contoh calon bupati, ketika mencalonkan diri, dia menyogok warga. Artinya dia enggak ada integritasnya. Kalau dia terpilih, maka dia tidak menolak disogok. Itu rumusnya. Sebab itu, semuanya mari bersama-sama menghadapi demokrasi ini, memberikan pendidikan politik yang baik," ungkap dia.

Dalam catatan Mahyudin, kejahatan kerah putih di Indonesia telah mengkhawatirkan. Dia mengungkapkan, sejumlah pejabat dari DPR RI, DPRD provinsi atau kota, menteri, dan gubernur tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Mahyudin Soroti Pemanfaatan Oli Bekas Jadi Bahan Peledak Tambang di Berau

"Gubernur dari yang tua dan muda nan ganteng juga ditangkap. Jadi, enggak jaminan yang muda itu tidak ditangkap. Bupati banyak (tertangkap). Bahkan, di Kaltim, bupati cantik ditangkap. Camat juga banyak (tertangkap). Kades juga ditangkap KPK," pungkas dia. [rmolsumsel]

fokus berita : #Mahyudin


Kategori Berita Golkar Lainnya