10 Maret 2019

Berita Golkar - Masa kampanye akbar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan dimulai Minggu (24/3/2019), dimana partai politik diperbolehkan berkampanye terbuka libatkan pendukung dan simpatisan Partai.

Mendukung misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selenggarakan Pemilu bersih, termasuk pada tahapannya yaitu kampanye, setiap partai politik peserta kampanye wajib laporkan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU.

Baca Juga: Ahmadi Noor Supit dan Bambang Heri Diprediksi Lolos Lagi Ke Senayan Dari Dapil Kalsel I

Seluruh partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah menyampaikan sumbangan dana kampanye dengan bentuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Menurut data Penerimaan LPSDK KPU Provinsi Kalsel, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima sumbangan dana kampanye terbesar yaitu Rp 5.125.000.000 diikuti Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 1.112.171.250.

Sedangkan empat belas partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi Kalsel lainnya menerima nilai sumbangan dana kampanye beragam bernilai di bawah Rp 1 miliar.

Yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 454.168.500, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 348.675.000, Partai Nasdem Rp 310.327.800, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 201.076.000, Partai Demokrat Rp 177.467.000.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menerima Rp 168.977.000, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 145.900.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 141.212.000, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 59.187.000, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rp 47.915.800, Partai Berkarya Rp 24.000.000 dan Partai Perindo Rp 9.500.000.

Baca Juga: Bambang Soesatyo Minta SOKSI Jadi Mitra Kerja Pemprov Kalsel

Sedangkan Partai Gerakan Perubahan Indonesia serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia masing-masing tidak menerima dana sumbangan kampanye pada pada Pemilu DPRD Provinsi Kalsel 2019.

Dana yang dilaporkan dalam LPSDK kepada KPU Provinsi Kalsel tersebut merupakan akumulasi dari dana sumbangan kampanye yang dilaporkan para calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalsel masing-masing partai politik.

Dimana pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalsel 2019, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP dan Partai Nasdem masing-masing memiliki jumlah Caleg terbanyak yaitu 55 orang yang sudah menyerahkan LPSDK.

Partai PDIP dan PKB sebanyak 54 Caleg, PAN 46 Caleg, Partai Gerindra 44 Caleg, PKS 43 Caleg, Partai Perindo 38 Caleg, Partai Hanura 36 Caleg, PBB 29 Caleg, Partai Berkarya 24 Caleg, PSI 15 Caleg, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 10 Caleg dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6 Caleg.

Ketua KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah menjelaskan, nantinya LPSDK akan dicocokkan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan oleh auditor.

"LADK dan LPSDK sudah dilaporkan. Tinggal LPPDK pelaporannya setelah pemungutan suara," kata Edy. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Baca Juga: Al-Hidayah Kalsel Siap Jadi Garda Dakwah dan Silaturahmi Terdepan Partai Golkar

Dimana tujuan dari pelaporan dana kampanye adalah agar tercipta pemilu yang transparan termasuk dalam penggunaan dana kampanye. Dengan mekanisme tersebut, peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dituntut untuk bersikap bertanggung jawab dalam menyampaikan dana yang masuk, dari siapa, dan digunakan untuk apa saja. [tribunnews]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya