11 April 2019

Berita Golkar - Sidang suap perizinan megaproyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/4), dengan agenda pemeriksaan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dalam persidangan tersebut, Neneng yang tengah berbadan dua meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota mengingat dirinya dalam waktu dekat ini akan melahirkan.

"Saya mohon status tahan kota bisa dikabulkan untuk melahirkan," kata Neneng.

Baca Juga: Neneng Hasanah Tersangka Suap Meikarta, Golkar Bekasi Bakal Gelar Musdalub

Menanggapi hal tersebut, majelis Hakim, jaksa dan pengacara memutuskan penundaan persidangan selama tiga pekan atau hingga awal Mei. Neneng akan kembali menjalani persidangan kasusnya pada 8 Mei 2019, dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa KPK.

Neneng Hassanah Yasin merupakan salah satu bupati perempuan termuda, yakni 38 tahun. Istri dari Almaida Rosa Putra itu ditangkap oleh pihak KPK karena dugaan penerimaan suap terkait proyek Meikarta pada 14 Oktober 2018.

Saat ditangkap, ternyata Neneng tengah mengandung lima bulan yang akan menjadi anak ketiganya.

Dalam persidangan, Neneng sembari menangis mengakui penyesalannya telah menerima uang suap dan kapok menjadi kepala daerah. Kader Partai Golkar ini pun enggan berurusan lagi dengan partai politik.

"Tidak ingin. Saya merasa bersalah," kata Neneng kepada majelis hakim.

Bahkan, dia mengaku telah mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bekasi dan tidak ingin kembali berkarir sebagai jabatan publik. "Tidak ingin kembali jadi bupati atau jabatan publik lainnya, termasuk jabatan politik, tidak mau. Saya sangat menyesal, saya merasa bersalah," ujar dia.

Neneng mengakui menerima uang Rp 10 miliar dari pihak Lippo, yakni Edi Dwi Soesianto selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang dan karyawan PT Lippo Cikarang, Satriadi, terkait penandatanganan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 400 hektare untuk proyek Meikarta.

Pemberian uang diberikan secara bertahap selama Juli - November 2017 melalui E Yusup Taupik, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. EY Taufik lah syang sedari awal berhubungan dengan Edi dan Satriyadi.

Neneng mengakui semula EY Taufik menyampaikan kepadanya jika pihak Lippo menjanjikan uang Rp 20 miliar untuk IPPT lahan tersebut.

"EY Taufik datang ke saya dan mengatakan pak Edi dan Satriyadi mau memberikan Rp 20 miliar untuk pengajuan IPPT lahan seluas 400 hektare untuk Meikarta. Saya bilang jalankan saja prosedurnya," ujar Neneng.

Dari pengajuan IPPT seluas 400 hektare, ternyata IPPT yang ditandatangani Neneng hanya 83,6 hektare karena peruntukannya memang 83,6 hektare.

Setelah IPPT terbit, EY Taufik menemui Neneng dan membahas soal janji pemberian uang tersebut.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat anak buahnya didakwa menerima suap dengan total sebesar Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu Dolar Singapura atas perizinan proyek pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Semua Berpeluang Jadi Wakil Bupati Bekasi

Adapun keempat anak buahnya yang juga didakwa dalam persidangan itu yakni, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor.

Besaran uang suap yang diterima para terdakwa ini bervariasi. Jaksa merinci besaran pemberian uang yang diterima para terdakwa, yakni, untuk Neneng Hasanah Yasin menerima uang Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu Dolar Singapura, Dewi Tisnawati menerima Rp 1 miliar dan 90 ribu Dolar Singapura, Jamaludin menerima Rp 1,2 miliar, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta. [tribunnews]

fokus berita : #Neneng Hasanah


Kategori Berita Golkar Lainnya