11 April 2019

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri setiap informasi yang mencuat dalam penyidikan kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia. Termasuk pernyataan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso yang mengklaim diperintahkan koleganya di Golkar, Nusron Wahid menyiapkan 400.000 amplop untuk serangan fajar pada Pemilu 2019.

Baca Juga: Nusron Wahid Bantah Perintah Bowo Sidik Siapkan 400 Ribu Amplop

KPK membuka peluang untuk memeriksa Nusron terkait 'nyanyian' Bowo tersebut. Pemeriksaan terhadap Nusron akan dilakukan sepanjang keterangannya dibutuhkan penyidik dalam mengusut kasus ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sejauh ini belum ada informasi mengenai jadwal pemeriksaan Nusron. Namun, Febri berjanji akan menyampaikan jika sudah mengetahui mengenai jadwal pemeriksaan tersebut.

"Kalau jadwal pemanggilan untuk saudara Nusron Wahid belum ada sampai saat ini dari informasi yang saya ketahui ya, tetapi nanti jika dibutuhkan saksi-saksi yang lain keterangannya untuk didengar penyidik mungkin saja akan dipanggil. Ketika sudah ada informasi tentang jadwalnya dan waktu yang lebih tepat nanti akan saya sampaikan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019) malam.

Sebelumnya, Bowo menyeret nama Nusron Wahid yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait 400.000 ribu amplop serangan fajar yang telah disita tim penyidik. Bowo mengklaim diperintahkan Nusron untuk menyiapkan ratusan ribu amplop yang diduga berisi uang dengan total sekitar Rp 8 miliar tersebut.

Febri mengatakan, dalam sejumlah kasus yang ditangani KPK, tersangka korupsi kerap menyebut nama atau peran pihak lain. Namun, kata Febri, dalam mengusut perkara, KPK tidak tergantung dengan pengakuan seorang saksi atau tersangka.

Keterangan tersebut akan diperiksa silang dengan keterangan saksi lain atau bukti lain. Untuk itu, nyanyian Bowo yang menyeret nama Nusron ini perlu didalami dan diperiksa kesesuaiannya dengan keterangan saksi dan bukti yang lain.

"Penting sekali bagi KPK pertama untuk tidak tergantung pada satu keterangan saksi atau tersangka dan yang kedua harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain, tapi tentu kami akan telusuri lebih lanjut informasi-informasi yang relevan terkait dengan sumber dana dari sekitar Rp 8 miliar tersebut dan juga proses penukarannya dan juga kasus kasus yang diduga merupakan penerimaan suap dan gratifikasi oleh BSP (Bowo Sidik Pangarso)," kata Febri.

Salah satunya dengan memeriksa Nusron atau saksi lain yang dinilai keterangannya relevan dalam membongkar kasus ini.

"Klarifikasi pasti dilakukan tapi terhadap siapa dan bagaimana metodenya tentu belum bisa disampaikan saat ini. Nanti penyidik jika membutuhkan keterangan dari pihak-pihak tertentu siapapun orangnya sepanjang relevan dan terkait tentu akan kami panggil," jelas Febri.

Tak hanya nama Nusron, Bowo juga menyeret menteri pemerintahan Jokowi-JK. Saut Edward Rajagukguk, pengacara Bowo menyebut terdapat seorang menteri Kabinet Indonesia Kerja yang terkait dengan 400.000 amplop serangan fajar Bowo.

Febri mengatakan, pengakuan atau keterangan saksi dan tersangka akan mempunyai kekuatan hukum sepanjang disampaikan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan Bowo saat diperiksa penyidik.

"Bagi kami kalau itu disampaikan maka akan kami tindaklanjuti melalui kroscek, verifikasi sesuai dengan metode penyidikan yang dilakukan oleh KPK, concern KPK pada pada hal tersebut saya kira," katanya.

Baca Juga: Pasca OTT Bowo Sidik, Golkar Diprediksi Tetap Kuat dan Moncer di Pileg

KPK juga membuka pintu bagi Bowo untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Namun, Febri mengingatkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi Bowo agar dapat menyandang status pelaku yang bekerja sama ini. Beberapa syarat itu diantaranya, mengakui perbuatan, membuka seluruh keterangan seluas-luasnya, dan membuka peran pihak lain atau kasus korupsi lain yang lebih signifikan serta konsisten dengan keterangan yang disampaikan.

"Kalau itu sudah terpenuhi maka bisa dikabulkan atau bisa dipertimbangkan lebih lanjut tapi kalau membuka keterangan tentang peran pihak lain setengah-setengah tidak ada informasi yang valid, maka kami pastikan juga bisa ditolak di pengadilan. Sudah cukup banyak juga pengajuan pengajuan JC yang ditolak di pengadilan," tegasnya. [beritasatu]

fokus berita : #Bowo Sidik Pangarso


Kategori Berita Golkar Lainnya