Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Babel di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung, Senin (12/1/2026).
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Setelah berlangsung selama beberapa jam, rakor menghasilkan 12 poin komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh kepala daerah dan gubernur.
Hidayat Arsani menyampaikan, dari 12 poin yang disepakati, salah satu fokus utama adalah pembangunan industri hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertambangan.
“Jadi dari semua urusan kesehatan, MBG, pertambangan, perizinan dan semuanya mengajukan ke industri hilir,” ujarnya kepada awak media, dikutip dari PosBelitung.
Ia menegaskan, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel akan mengambil kebijakan pembatasan perizinan sektor pertambangan, mulai dari pasir kuarsa, kaolin hingga timah. Pembatasan dimaksudkan untuk membuka industri hilirisasi yang mampu mengolah produk jadi.
“Saya akan mengambil kebijaksaan membatasi perizinannya termasuk timah. Kami akan bikin industri hilirnya, jadi kayak pasir, kaolin kalau bisa kita stop, kita kirim barang jadinya,” kata Hidayat.
Ia berharap industri hilirisasi akan mampu menambah nilai ekonomi barang tersebut. Kemudian, di sisi lain juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah kabupaten kota.
Hidayat tak menampik jika berbicara perizinan, memang tidak semua menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Misalnya urusan timah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dirinya akan menghadap Menteri ESDM untuk membicarakan kondisi tersebut.
“Supaya ada industri hilirnya, supaya ada penambah nilanya, supaya rakyat bisa bekerja dengan membuat pabrik besar di Babel. Malu kita sudah sekian puluh tahun, kita tidak mampu membuat pabrik industri timah ini,” katanya. {}
