Berita Golkar – Setahun memimpin Kota Kediri, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan menekan angka kemiskinan. Perempuan yang karib disapa Mbak Wali itu dilantik bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin pada 20 Februari 2025.
“Tidak terasa sudah satu tahun kami diberi kepercayaan memimpin. Dalam kurun waktu itu kami berupaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, meski tantangan yang dihadapi tidak ringan,” kata Mbak Wali Vinanda Prameswati kepada Detikjatim.com. Selasa (24/2/2026).
Ia mengapresiasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dinilai bekerja dengan dedikasi dan loyalitas tinggi. Menurutnya, capaian selama setahun terakhir merupakan hasil sinergi seluruh jajaran.
“Kita patut bersyukur atas capaian yang ada, tetapi tidak boleh berpuas diri. Justru ini menjadi pengingat agar ke depan kita bekerja lebih keras dan lebih fokus,” jelas Vinanda.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemkot Kediri akan memusatkan perhatian pada program prioritas, terutama penurunan angka kemiskinan. Fokus diarahkan pada penguatan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Layanan pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Masyarakat harus mendapat akses yang mudah dengan kualitas layanan yang baik. Ini butuh gotong royong semua pihak,” jelasnya.
Selain itu, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Pemkot terus mendorong pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk hingga perluasan akses pasar.
Salah satu upaya yang dioptimalkan adalah melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk membuka ruang pemasaran produk UMKM. Namun, ia menegaskan pendampingan tidak bisa dibebankan pada satu perangkat daerah saja. “Pendampingan UMKM bukan tugas satu OPD, tapi tanggung jawab bersama,” jelas Vinanda.
Di sisi lain, strategi penurunan kemiskinan juga diperkuat melalui perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, beasiswa pendidikan, hingga pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Perencanaan dan realisasi anggaran harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Kalau ingin Kota Kediri maju, semua elemen harus kompak dan bergerak bersama,” pungkasnya. []