Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengukir prestasi dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024 ini.
Sepanjang 2024 juga, Kementerian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu melakukan berbagai hal demi masyarakat. Apa saja? Berikut rinciannya;
Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pada Kamis, 18 Juli 2024, Kemenko Perekonomian menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini ke-16 kalinya Kemenko Perekonomian meraih opini WTP sejak 2008. Opini WTP itu menandakan bahwa informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian tahun 2023 disajikan dengan wajar.
Ada empat hal yang dinilai hingga akhirnya Kemenko Perekonomian mendapatkan opini WTP, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). Atas hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun bersyukur.
“Alhamdulillah, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian untuk yang ke-16 kalinya sejak 2008. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK pada Januari sampai April 2024 lalu,” katanya, dikutip dari Antara, Senin, 26 Agustus 2024.
Ia mengatakan bahwa opini WTP merupakan standar wajib yang harus dipertahankan oleh pihaknya.
Kemenko Lakukan Pengendalian Internal
Terkait WTP, Kemenko Perekonomian telah bekerja keras untuk melakukan penguatan pengendalian internal terhadap sejumlah program di bidang perekonomian. Hal itu berlangsung sepanjang 2023 sampai awal 2024.
Beberapa hal yang dilakukan adalah memperkuat akses permodalan UMKM, mengendalikan inflasi pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kemudian, mempertegas kebijakan ekspor dan impor, serta beberapa kegiatan lainnya, termasuk program vokasi dan Kartu Prakerja.
Kartu Prakerja Dapat Penghargaan dari UNESCO
Kartu Prakerja juga salah satu program yang ikut diurus oleh Kemenko Perekonomian. Beberapa waktu lalu, program tersebut mendapatkan penghargaan kehormatan Wenhui Awards dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Wenhui Awards merupakan penghormatan bagi individu atau lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inovasi pendidikan di kawasan Asia-Pasifik. Terkait hal itu, Airlangga Hartarto pun merasa bangga.
“Penghargaan ini merupakan simbol dari komitmen dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja,” ujar Airlangga Hartarto.
Kemenko Perekonomian Salurkan KUR
Terhitung sejak Januari 2024 hingga 31 Juli 2024, Kemenko Perekonomian telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada 2,86 juta debitur dengan nilai Rp169,17 triliun. Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.
“Kami mendistribusikan ke penyalur itu sekitar Rp280 triliun, dan sampai 31 Juli 2024 yang sudah kita realisasikan sekitar Rp170 triliun,” ucapnya.
Capaian dalam Penyaluran KUR
Menurut Ferry, ralisasi penyaluran KUR per 31 Juli 2024 itu tumbuh 31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyaluran KUR pada tahun ini juga memiliki pencapaian lain, yaitu munculnya debitur baru sebanyak 83 persen. Selain itu, sebanyak 27 persen debitur tahun 2024 bergraduasi ke skema pembiayaan lebih tinggi.
Kemenko Perekonomian Ikut Bantu Konflik Timur Tengah
Pada April 2024 lalu, Kemenko Perekonomian juga ikut menyiapkan langkah mitigasi sebagai upaya meredam dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah. “Tentu berbagai skenario sudah dibahas. Tentunya menjaga defisit dalam rentang diperbolehkan oleh undang-undang,” ucap Airlangga.
Itulah beberapa kinerja Kemenko Bidang Perekonomian pada tahun ini, dan prestasi yang didapatnya. {sumber}
