Berita Golkar – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Airlangga Hartarto, tak sepakat dengan ide ‘contract farming’ capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Airlangga, yang juga Ketum Golkar, menilai ide itu membuat petani tak punya tanah.
“Contracting farming adalah farmer yang nggak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa, banyak yang menjadi pekerja buruh,” kata Airlangga usai rapat Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).
Menko Perekonomian ini mengatakan pihaknya ingin petani memilik tahan. Oleh karena itu, katanya, digagaslah program food estate. “Nah kita tidak mau itu, kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan apa yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua,” ujar Airlangga.
“Pokoknya tadi saya sampaikan kita mau petani punya tanah sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani,” sambungnya.
Anies sebelumnya menjelaskan dirinya memilih program contract farming dibanding food estate saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Anies mengatakan program food estate membuat dana tak diterima rakyat, melainkan ke korporasi.
“Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan foto estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi,” kata Anies Baswedan di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).
Anies mengatakan dana itu seharusnya bisa diterima langsung oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut hal ini menjadi alasan AMIN mendorong program contract farming.
“Padahal dana yang sama itu, kalau yang diberikan untuk contract farming, maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya,” ujarnya. {sumber}
