Berita Golkar – Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN memperkuat pengendalian program dan anggaran untuk memastikan pelaksanaan setiap program prioritas berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut terhadap realisasi program dan anggaran, terutama yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah.
“Pengendalian program dan anggaran harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai target hanya tercatat dalam laporan, tetapi pelaksanaannya tidak memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Karena itu, setiap realisasi harus segera ditindaklanjuti dan dipastikan sesuai dengan sasaran,” kata Wihaji dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026), dikutip dari MediaIndonesia.
Menurut Wihaji, penguatan kualitas data menjadi salah satu kunci dalam memastikan program pembangunan keluarga berjalan secara efektif. Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) perlu terus diperbarui, diverifikasi, dan dipastikan akurasinya agar dapat menjadi dasar dalam menentukan intervensi serta pendampingan keluarga.
“Data SIGA harus benar-benar berkualitas karena data menjadi dasar kita dalam melakukan pendampingan. Kita harus memastikan data itu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Selain penguatan data, Wihaji meminta penataan tugas penyuluh dan petugas lapangan agar kegiatan pendampingan keluarga memiliki arah dan sasaran yang lebih jelas. Pendampingan di lapangan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi keluarga.
“Penyuluh dan petugas lapangan harus memiliki sasaran pendampingan yang jelas. Jangan sampai pendampingan hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi tidak menjawab kebutuhan keluarga. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data harus berjalan bersama dengan pelaksanaan pendampingan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pengendalian secara berkala diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, capaian program, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan, tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.
Kemendukbangga/BKKBN pun terus mendorong pengelolaan program dan anggaran yang terukur dengan dukungan data yang berkualitas. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan keluarga sekaligus memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, anggaran digunakan secara efektif, dan keluarga mendapatkan manfaat yang nyata. Pengendalian bukan sekadar mengecek laporan, tetapi memastikan seluruh proses berjalan dan menghasilkan dampak,” pungkasnya. []
