Berita Golkar – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membahas progres SMK Go Global dan penguatan ekosistem penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Rabu (9/9/2026).
Program SMK Go Global terus berjalan untuk mencapai target peningkatan kapasitas 40.000 peserta di 2026 dalam 2 batch. Batch 1 sebanyak 12.220 peserta dan Batch 2 sebanyak 27.880 peserta,” kata Christina di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
“Selain pelatihan, desain program ini juga menghubungkan kompetensi, kebutuhan pasar kerja global, hingga penempatan pekerja migran,” katanya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/9/2026), dikutip dari AntaraNews.
Christina menyatakan bahwa hingga 6 September 2026, sebanyak 3.879 peserta telah mengikuti program peningkatan kapasitas mencakup sektor hospitality, kesehatan, agrikultur, konstruksi, manufaktur, dan bahasa yang dirancang berbasis kebutuhan negara tujuan.
Berdasarkan data SIP2MI, 7 September 2026, terdapat 232.920 kuota aktif dengan 77.762 kuota telah terpakai dan 155.158 kuota masih tersedia hingga 7 September 2026.
“Dari data tersebut, suplai dan demand kita hubungkan sejak awal. Pelatihan harus benar-benar berbasis kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan memiliki peluang penempatan yang jelas,” katanya.
Untuk mempercepat penyerapan peserta, Kementerian P2MI juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga penyelenggara pelatihan, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Selain SMK Go Global, Christina juga menyampaikan perihal perkembangan KUR Penempatan Pekerja Migran sebagai instrumen pembiayaan penempatan bagi calon pekerja migran.
Hingga saat ini, kata dia, KUR penempatan tersalurkan kepada 2.650 penerima manfaat dengan total kredit Rp78,62 miliar, dari target 2026 sebesar Rp418, miliar yang didukung 19 bank penyalur.
“Kami mengusulkan penggunaan skema linkage melalui kerja sama dengan agregator yang mengintegrasikan lembaga penyalur, P3MI, dan pekerja migran dalam mekanisme pembiayaan serta collection secara lebih efisien,” katanya.
Melalui skema tersebut, Kementerian P2MI ingin memastikan pembiayaan tidak menjadi hambatan untuk berangkat melalui jalur yang resmi dan aman.
Dalam kesempatan yang sama, Christina juga menyampaikan pentingnya penguatan kebijakan jaminan sosial untuk pekerja migran lewat Peraturan Menteri (Permen) P2MI Nomor 9 Tahun 2026 yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela.
Hingga Juni 2026, sebanyak 736.047 pekerja migran aktif terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode yang sama, terdapat 688 klaim dengan nilai total Rp9,98 miliar, yang terdiri dari 579 klaim JKK senilai Rp4,88 miliar, dan 109 klaim JKM senilai Rp5,1 miliar.
“Transformasi pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang sesuai, melalui proses resmi, memperoleh pembiayaan terjangkau, serta mendapatkan pelindungan komprehensif,” kata Christina Aryani. []
