Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kunjungan ini bagian dari tindak lanjut untuk penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
“Ini adalah bagian dari kerja Komisi II yang (telah) ditunjuk untuk menyusun perubahan undang-undang ini. Jadi, kami datang langsung ke lokasi pembangunan ibu kota negara yang baru, Nusantara ini karena ini penting,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di lokasi pembangunan IKN, Rabu (23/8).
Kunjungan Komisi II DPR berlangsung sejak Selasa-Rabu, 22-23 Agustus 2023. Pihaknya mengaku sudah menerima draf revisi RUU IKN sekaligus membentuk panitia kerja (panja).
“Kemarin kami menyampaikan pada pemerintah bahwa DPR sebelum masuk kepada pembahasan rancangan undang-undang itu, kami ingin melihat secara langsung progres pembangunan di IKN,” jelasnya.
Doli menuturkan kunjungan ini untuk meningkatkan kepercayaan pihaknya dalam menyusun perubahan UU IKN. Khususnya dalam mempertimbangkan isu soal kelembagaan, pertanahan, hingga kemudahan untuk investor berinvestasi di IKN.
“Kan ada beberapa isu yang mengemuka, pertama soal kelembagaan. Tentu kita ingin melakukan penguatan terhadap kelembagaan pengelola IKN. Selama ini kan disebut namanya otorita, nanti mungkin ada penerbitan Perpres atau PP tentang pemerintahan daerah khusus,” ungkapnya.
Sementara terkait dengan investasi, akan ada beberapa pasal dalam revisi UU IKN yang akan mengaturnya. Dia menekankan regulasi akan dibuat untuk memudahkan investor dalam berinvestasi.
“Nah, jadi ada beberapa pasal juga nanti yang akan kita coba (masukkan) intinya adalah untuk memudahkan supaya memang investasi itu bisa cepat bertambah ke wilayah IKN ini,” sebut Doli.
Dia juga menyinggung soal lahan di IKN yang berkaitan dengan tanah ulayat hingga tanah masyarakat. Doli menekankan pembangunan IKN tetap harus memperhatikan lingkungan sekitar.
“Jadi intinya juga kita ingin supaya bagaimana kehadiran IKN ini juga bisa menambah peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sini tanpa merusak, termasuk soal lingkungan. Saya kira itu juga menjadi penting nanti juga menjadi perhatian kita dalam pembahasan undang-undang ini,” jelasnya.
Dalam kesempatannya, Ahmad Doli mengapresiasi percepatan pembangunan IKN. Pembangunan tahap pertama kawasan IKN disebut sudah mencapai 40 persen di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Average atau rata-rata sekarang pembangunan tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan ini itu sudah mencapai 40 persen. Itu ada pembangunan istana, kantor kepresidenan kemudian (kantor) 4 menko,” papar Doli.
Dia optimis rencana IKN menjadi lokasi HUT Kemerdekaan ke-79 RI sebagaimana harapan Presiden Jokowi bisa dilaksanakan. Rencananya Istana Negara di IKN yang akan menjadi pusat kegiatannya.
“Alhamdulillah progresnya sudah terlihat ya, diharapkan seperti tadi disampaikan (pihak Otorita IKN) targetnya tahun ini selesai 70 persen. Sehingga nanti tahun 2024 sesuai dengan rencana Pak Presiden, 17 Agustus itu akan dirayakan atau diupacarakan di IKN ini,” terangnya. {sbr}
