Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan langsung penyaluran bantuan 10 kilogram beras untuk tiap masyarakat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024). Airlangga Hartarto memastikan bantuan pangan yang diberikan untuk masyarakat ini tepat sasaran.
“Mekanismenya KTP ada, QR code ada, dan datanya masuk, jadi validasi data dilakukan secara elektronik dan penerima itu difoto. Jadi sudah ada mekanisme face recoqnition, jadi tepat sasaran,” tutur Airlangga di Gudang Bulog Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024).
Airlangga menambahkan, program bantuan pemerintah ini akan dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang. Ia menegaskan, bantuan beras 10 kg ini menjadi bantuan pangan dari pemerintah atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diberikan pada 22 juta masyarakat.
Khusus di Kabupaten Kubu Raya, bantuan pangan beras disalurkan kepada 38.699 orang. “Kalimantan Barat 354.574 penerima bantuan pangan, di Kubu Raya ada 38.699, dan (Kecamatan) Sungai Raya ini ada 6.486 orang,” ujar Airlangga.
Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, khusus di Kalimantan Barat, sudah disalurkan 24.570 ton. Sementara, program pengendalian harga sebanyak 23.386 ton dari Bulog. Total stok beras di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6.874 ton. “Jadi relatif beras aman di Kalimantan Barat,” ujarnya.
“Masih ada tambahan program bantuan langsung tunai cash untuk penerima bantuan selanjutnya dan penerimanya 18 juta,” tutur Airlangga menambahkan.
Menko Perekonomian ini mengatakan, program bantuan tunai akan diberi uang Rp 200 ribu tiap bulan untuk mengatasi dampak badai El Nino. Sebab, dampak El Nino membuat musim panen mundur.
Namun, Airlangga mengatakan, tidak setiap penerima bantuan beras 10 Kg akan menerima bantuan tunai Rp 200 ribu ini. Sebab, data penerima bantuan beras saat ini mencapai 22 juta orang, sementara, untuk bantuan tunai hanya sebanyak 18 juta orang.
Kepala Dusun Sungai Seribu, Kecamatan Sungai Raya, Jaelani mengakui separuh dari penerima bantuan merupakan data baru yang masuk. Ia mengaku data itu didapatkan dari Dinas Sosial Kubu Raya.
Jaelani mengaku banyak menerima protes dari warga karena nama mereka yang sebelumnya mendapat bantuan, kini hilang dari data. “Kami mewakili warga yang menerima bantuan, di tempat kami ada 130 KK (kepala keluarga) yang dapat. Separuh yang dapat itu datanya baru,” ujarnya. {redaksi}
