Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) meminta guru-guru honorer yang merasa diintimidasi oleh kepala sekolah (kepsek) dan korwil kecamatan agar melapor ke DPRD.
Fraksi Golkar Madina siap untuk mengawal dan menjaga keamanan para guru-guru yang mengadu ke DPRD soal dugaan intimidasi kepsek dan korwil terkait kisruh PPPK Madina 2023 di Sumut ini.
Fraksi Golkar Madina juga mengutuk keras sikap kepsek yang melakukan perlakuan atau dugaan intimidasi kepada guru-guru honorer di Mandailing Natal yang menuntut haknya di PPPK 2023 ini.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara meminta guru-guru honorer calon PPPK yang merasa diintimidasi atau diperlakukan tidak adil oleh kepsek, supaya melapor ke DPRD.
“Kita imbau untuk menyampaikannya ke DPRD dan kita Insya Allah siap untuk mengawal dan menjaga itu,” ungkap Arsidin Batubara, Senin (22/1/2024).
Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal ini mengutuk keras dugaan intimidasi kepada guru-guru honorer dari kepala sekolah dan korwil kecamatan terkait kisruh PPPK Madina 2023 ini.
“Jika itu benar, sungguh hal yang sangat kita kutuk atas perlakuan seperti itu, jangan kita terus berbuat dzolim pada orang apa lagi guru-guru kita,” jelasnya.
“Pesan kita kepada para pengancam dan pemberi intimidasi agar perbanyak istighfar biar setan yang merasuki Anda itu hilang dari diri Anda,” tegasnya.
Kepada guru-guru honorer yang mendapat pendzoliman, Fraksi Golkar DPRD Madina mengimbau jangan takut, Fraksi Golkar Madina siap berdiri disamping guru-guru yang merasa diintimidasi.
”Jangan segan untuk menyampaikan perasaan, intimidasi dan teror yang dialami, negara kita juga negara hukum. Dan kita masih percaya itu,” tegas mantan aktivis IMA Madina Medan ini.
Terkait apakah sudah ada laporan guru-guru honorer yang merasa diintimidasi kepada DPRD Madina, Arsidin mengatakan belum ada.
“Sepengetahuan kita sampai hari ini belum ada, pun demikian kita coba koordinasi dengan rekan-rekan di alat kelengkapan yang membidangi itu yakni komisi 1 DPRD,” ujarnya.
“Jika ada Insya Allah kita akan lakukan tugas, pokok dan fungsi kita untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.
Disinggung apakah ada rencana dari DPRD Madina memanggil Dinas Pendidikan untuk memperjelas dugaan intimidasi pada guru-guru ini.
“Ini tupoksi dari Komisi 1, kita coba dorong khususnya anggota Fraksi Golkar yang ada di komisi terkait untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan terkait persoalan ini,” ujar anggota DPRD Madina dari Partai Golkar ini.
Diketahui, dua wali kelas di SDN 179 Tambangan Tonga bernama Rosni Lubis dan Eva Novita diduga diintimidasi dan terkena imbas akibat sering ikut demo menuntut haknya soal PPPK Madina 2023.
Kedua guru honorer calon PPPK Madina ini sejak pekan lalu diturunkan statusnya dari wali kelas menjadi guru biasa oleh Kepsek Rusdi Nasution.
Kepala SDN 179 Tambangan Tonga, Rusdi Nasution, dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (21/1/2024) memberikan penjelasan soal status Rosni Lubis dan Eva Novita ini.
Menurutnya, turunnya status dua guru yang sering ikut demo ke Panyabungan ini, karena dua guru di sana yang bernama Mustopa Lubis dan Ahmad Syeikhu Lubis, yang memiliki masa kerja 12 tahun, menuntut supaya mereka jadi wali kelas.
“Mustopa ini kan lulus PPPK, dia ingin jadi wali kelas. Si Syeikhu pun mundur dari operator sekolah, dia ingin jadi wali kelas. Makanya saya pusing jadinya kan,” kata kepsek asal Aek Marian ini.
Sementara itu, salah satu juru bicara guru honorer PPPK Madina 2023, Kartika Pandiangan, menyatakan bahwa bentuk ancaman, intimidasi, teror, didapatkan sejumlah guru honorer dari oknum Korwil Dinas Pendidikan dan oknum kepsek.
Tujuannya agar guru honorer ini mengurungkan niatnya untuk tidak mengikuti aksi lanjutan pada Kamis (4/1/2024) lalu sebagai ‘deadline” terakhir untuk Bupati Madina untuk menjalankan 3 poin rekomendasi DPRD Madina.
“Menurut pengakuan dari sejumlah kawan-kawan, mereka diintimidasi dan ditakut-takuti oleh berbagai pihak lewat telpon, chat WA dan ada juga yang diteror langsung,” tegas Kartika Pandiangan melalui pesan tertulis, Sabtu (6/1/2024).
Bahkan pengancaman itu sudah sampai mengarah pada indikasi pemecatan sebagai guru TKS Dinas, dan ancaman data dapodik dihapuskan.
Lebih parah, intimidasi itu menjurus kepada pribadi dan keluarga para peserta aksi yang merupakan guru honorer dari berbagai kecamatan di Madina ini. {sumber}
