Berita Golkar – Mahalnya biaya distribusi masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai persoalan itu tidak cukup dijawab dengan menambah infrastruktur.
Tetapi membutuhkan integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan hingga pusat distribusi agar rantai pasok lebih pendek dan harga barang tidak semakin timpang antarpulau.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, konektivitas menjadi persoalan strategis bagi Kepulauan Riau yang wilayahnya tersebar di banyak pulau.
Keterbatasan transportasi dan panjangnya jalur distribusi dinilai ikut mendorong tingginya ongkos pengiriman, terutama ke pulau-pulau kecil dan kawasan yang jauh dari pusat perdagangan. Dorongan tersebut disampaikan Nurdin di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” kata Nurdin Halid dalam pembahasan Komisi VI DPR RI, dikutip dari tribunnews.
Anggota DPR RI Dapil Sulsel itu menjelaskan, keterbatasan transportasi, tingginya biaya distribusi, dan panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang memicu perbedaan harga barang antarwilayah.
Karena itu, integrasi pelabuhan dengan moda transportasi, pergudangan, dan sistem perdagangan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
Soroti Kesenjangan Konektivitas Antarpulau
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyoroti ketimpangan konektivitas di Kepulauan Riau. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Sementara itu, sejumlah pulau kecil masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun perencanaan infrastruktur dan sistem logistik secara terpadu agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat-pusat ekonomi.
Ia mendorong penyusunan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi. Peta jalan tersebut juga perlu memuat target penurunan disparitas harga yang jelas dan terukur.
“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” kata Nurdin Halid.
Selain pembangunan infrastruktur, NH sapaan akrab Nurdin Halid menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam membangun ekosistem logistik yang menghubungkan pusat perdagangan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Penguatan konektivitas juga perlu membuka akses pasar yang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal. Dengan demikian, sistem distribusi tidak hanya menekan biaya pengiriman, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
BUMN Diminta Tingkatkan Efisiensi Logistik
Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar.
Pada saat yang sama, BUMN di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan perlu meningkatkan produktivitas, memperluas digitalisasi layanan, serta mengefisienkan operasional tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Efisiensi tersebut penting agar distribusi barang berlangsung lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perdagangan.
“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” demikian penekanan dalam agenda pembahasan Komisi VI DPR RI.
Nurdin Halid Dorong Tindak Lanjut Terukur
Kadir berharap kunjungan kerja reses tersebut menghasilkan langkah konkret dari seluruh mitra kerja terkait. Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama yang memuat target terukur, pembagian tugas, dan penanggung jawab yang jelas.
Langkah tersebut diperlukan agar upaya menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga di Kepulauan Riau tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” demikian poin penutup dalam pembahasan tersebut.
Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI itu turut diikuti sejumlah anggota, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono alias Kanang, Dewi Juliani dari Fraksi PDI Perjuangan, Unru Baso dari Fraksi Partai Gerindra, Ida Fauziyah dari Fraksi PKB, serta Rahmat Saleh dan Askweni dari Fraksi PKS.
Selain pembangunan infrastruktur, NH sapaan akrab Nurdin Halid menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam membangun ekosistem logistik yang menghubungkan pusat perdagangan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Penguatan konektivitas juga perlu membuka akses pasar yang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal. Dengan demikian, sistem distribusi tidak hanya menekan biaya pengiriman, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
BUMN Diminta Tingkatkan Efisiensi Logistik
Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar.
Pada saat yang sama, BUMN di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan perlu meningkatkan produktivitas, memperluas digitalisasi layanan, serta mengefisienkan operasional tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Efisiensi tersebut penting agar distribusi barang berlangsung lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perdagangan.
“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” demikian penekanan dalam agenda pembahasan Komisi VI DPR RI.
Nurdin Halid Dorong Tindak Lanjut Terukur
Kadir berharap kunjungan kerja reses tersebut menghasilkan langkah konkret dari seluruh mitra kerja terkait. Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama yang memuat target terukur, pembagian tugas, dan penanggung jawab yang jelas.
Langkah tersebut diperlukan agar upaya menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga di Kepulauan Riau tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” demikian poin penutup dalam pembahasan tersebut.
Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI itu turut diikuti sejumlah anggota, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono alias Kanang, Dewi Juliani dari Fraksi PDI Perjuangan, Unru Baso dari Fraksi Partai Gerindra, Ida Fauziyah dari Fraksi PKB, serta Rahmat Saleh dan Askweni dari Fraksi PKS. []
