Arinal Djunaidi Harap Media Siber Mampu Bangun Ekosistem Industri Berkualitas dan Berkelanjutan

Berita Golkar – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Achmad Saefulloh, secara resmi membuka kegiatan Diskusi Publik, Deklarasi, dan Konferensi Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Lampung dengan tema Peran Media Siber Antisipasi Hoaks Jelang Pilkada, di Center Stage Novotel, Kamis, 7 Maret 2024.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Achmad Saefulloh menyatakan Media siber memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh media siber dalam menyebarkan informasi yang akurat, terpercaya, dan berimbang kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota AMSI yang telah berperan aktif dalam membangun ekosistem industri media siber yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurut Gubernur, AMSI bukan sekadar sebuah organisasi, namun merupakan cerminan dari semangat kolaborasi dan profesionalisme yang tinggi dalam dunia jurnalistik di era digital.

Oleh karenanya kehadiran AMSI di Lampung akan memberikan dorongan besar dalam mengembangkan potensi media siber di daerah ini.

“Semoga AMSI Lampung dapat menjadi wadah yang produktif bagi para profesional media siber di Lampung untuk berkumpul, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya,” harap Gubernur.

Sementara itu Ketua Umum AMSI Pusat Wahyu Dhyatmika yang disampaikan secara virtual menyampaikan bahwa ada dua patokan dan mimpi bersama saat mendirikan AMSI, yakni bagaimana agar media-media digital semua memiliki konten yang berkualitas, dan bagaimana media-media digital ini bisnisnya juga sehat dan berkesinambungan.

Wahyu Dhyatmika juga menyampaikan bahwa hal yang menjadi konteks industri media digital hari ini menarik untuk didiskusikan adalah kemunculan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk produk jurnalis yang berkualitas.

Terkait hal tersebut Wahyu Dhyatmika membuka ruang untuk media-media digital memperoleh kompensasi yang berkeadilan dari platform digital seperti google, facebook, twitter, tiktok dan sejenisnya.

“Kita tahu selama ini kegiatan-kegiatan media digital fokus kepada produksi konten, tetapi distribusi kontennya dikuasai oleh platform digital, jadi penting sekali untuk kita duduk bersama para perusahaan platform digital tersebut untuk menghimpun, mengevaluasi, seberapa sebenarnya kompensasi yang layak diberikan sebagai bagian dari upaya kita sama-sama menjaga agar idealisme bisa tetap hidup bersandingan di Indonesia. {sumber}