Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dibawa kepemimpinan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Desa Wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
Demikian disampaikan Ridwan sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2023, pembahasan program kerja 2024 dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I 2023 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Tak hanya itu, Komisi V meminta Kementerian Desa agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Selanjutnya terkait kebijakan Automatic Adjustment 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas Tahun Anggaran 2024.
Lebih lanjut, ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa atas capaian opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2023.
“Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDTT untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI,” pungkas Ridwan. {sumber}
