Berita Golkar – Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Barie menanggapi ramainya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung menjadi kader sekaligus sebagai pimpinan tertinggi Partai Golkar.
Ical sapaan akrab Aburizal Bakrie secara tegas mengatakan Jokowi maupun Gibran dapat saja bergabung menjadi Kader Golkar. Namun untuk posisi ketua umum belum tentu bisa, karena Partai Golkar memiliki aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketua umum.
“Kalau mau masuk ya boleh saja kan. Kita bersenang hati, beliau kan tokoh masyarakat dan sebagainya, dan presiden selama 10 tahun. Saya kira wajar kalau kita bersenang hati,” kata Ical di sela acara Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (16/3/2024).
Menurut Ical, terkait keinginan menjadi ketua umum, Golkar memiliki AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat untuk menjadi ketua umum harus 5 tahun menjadi pengurus Golkar. Oleh karena itu jika Jokowi atau Gibran tetap ngotot menjadi pimpinan tertinggi partai beringin, maka hal tersebut bisa saja dimungkinkan dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.
Perubahan AD/ART dimungkinkan dengan mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia. “Kalau ketum kan ada aturannya, musti 5 tahun jadi pengurus. Mungkin saja (perubahan AD/ART) kalau semua temen-temen di daerah mau,” sebut Ical.
Sementara ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Jokowi tidak perlu menjadi pimpinan Golkar atau partai koalisi lainnya. Justru Jokowi seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia termasuk partai golkar setidaknya sampai 20 oktober 2024.
Dengan statusnya sebagai bapak bangsa, lanjut dia, Jokowi harus berada di atas semua partai politik. Isu Jokowi maupun Gibran bergabung dengan Partai Golkar sudah santer terdengar pasca Pemilu 2024 lalu.
Kabar bergabungnya Jokowi dengan Partai Golkar diperkirakan semakin kencang menjelang habisnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang, serta jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember 2024 mendatang. {sumber}
