Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyampaikan keluhan korban BUMN Istaka Karya kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Karena itu, ia berharap Kementerian BUMN dapat membuat tugas (desk) khusus dalam menyelesaikan persoalan pada BUMN konstruksi tersebut yang telah diputus pailit pada Juli 2022 lalu.
Sarmuji mengatakan, korban BUMN Istaka Karya merupakan rekanan-rekanan yang telah menyelesaikan kewajibannya, namun belum juga terpenuhi haknya. Mereka, lanjut Politisi Fraksi PKB tersebut, bahkan ada yang sampai menjual rumah satu-satunya hingga bunuh diri, akibat hak mereka yang belum juga dibayarkan.
Padahal, hasil pekerjaan mereka telah dinikmati masyarakat hingga kini. “Kami berharap Kementerian BUMN membuat desk tersendiri membuat meja tugas yang khusus melakukan tindakan terhadap utang-utang yang selama ini belum dibayarkan oleh BUMN,” jelasnya dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Selain permasalahan utang BUMN, Sarmuji juga menyinggung piutang BUMN dari negara yang belum juga dibayarkan, seperti yang terjadi pada Pupuk Indonesia dan Pertamina. Persoalan piutang yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah tersebut, menurutnya dapat mempengaruhi laju BUMN untuk meningkatkan performanya.
Untuk itu, ia meminta Kementerian BUMN memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, dengan mendorong Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang pencairan piutang pemerintah kepada BUMN ini.
“Bagaimana tanggung jawab negara untuk memperbaiki performa BUMN kalau pembayaran atas penugasan-penugasan itu lambat sekali, sampai bertahun-tahun belum dibayarkan. Tentu ini butuh koordinasi yang bagus Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan,” tegas Sarmuji yang juga Legislator Dapil Jawa Timur VI ini. {Sumber}
