Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan pihaknya tidak mengincar kursi ketua DPR RI. Hal itu ia utarakan merespons isu Golkar dan PDIP tengah berselisih memperebutkan kursi ketua DPR RI.
Airlangga pun mengatakan bahwa Golkar akan patuh pada UU MD3. “Tidak ada perebutan. Kami tak incar jabatan, kami ikut UU MD3,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Utara, Sabtu (6/4).
UU MD3 merupakan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Adapun UU ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Aturan ini juga mengatur hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memberi peringatan keras ke Golkar soal peluang perebutan kursi Ketua DPR lewat revisi UU MD3. Ia mengatakan partainya memiliki kesabaran soal itu.
Mereka tak ingin peristiwa 2014 kembali berulang. Kala itu lewat revisi UU MD3, kursi ketua DPR diambil Golkar meski PDIP mendapat suara terbanyak dalam Pemilu 2014.
Hasto memastikan akan ada perlawanan keras dari seluruh kader dan simpatisan jika peristiwa itu kembali terjadi atas hasil Pileg 2024.
“Maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Hasto menjelaskan pada 2014 silam, partainya sudah cukup bersabar. Namun, sambungnya, ada batas dari kesabaran itu bila kembali terulang. “Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung kasus hukum yang kemudian menjerat dua Ketua DPR dari Golkar kala itu. Menurut Hasto, peristiwa itu mestinya menjadi pelajaran.
Ia mengingatkan agar jangan coba mengutak-atik atau merevisi kembali UU MD3 jika tak ingin ada perlawanan keras dari partainya. “Sehingga jangan sulut sikap dari PDIP, yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” kata Hasto.
“Tapi, kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” imbuhnya. {sumber}
