Berita Golkar – Nama Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka dikaitkan dengan isu sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Isu Gibran jadi Ketum Golkar terus mencuat mewarnai dinamika pasca Pilpres 2024
Pengamat dan analis politik Hendri Satrio alias Hensat menyoroti isu Gibran jadi Ketum Golkar. Bagi dia, figur yang masih ideal jadi calon pucuk pimpinan tinggi Golkar di ajang Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024 adalah Airlangga Hartarto.
Menurut dia, kepemimpinan Airlangga saat ini cukup sukses memimpin dan membesarkan Golkar. Pencapaian suara Golkar yang meningkat di Pileg 2024 jadi salah satu contoh. Pun, Golkar juga berkontribusi dalam pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
“Airlangga paling tepat. Kepemimpinan Airlangga itu sudah mampu membuat prestasi kinclong. Artinya tidak ada alasan untuk menganggu Airlangga dengan prestasi kinclongnya di pileg yang nambah kursi dan menang pilpres,” kata Hensat, Senin, 8 April 2024.
Hensat heran dengan isu Gibran jadi Ketum Golkar. Sebab, merujuk AD/ART partai, Golkar tak memberi ruang dan peluang bagi Gibran untuk menjadi ketua umum. “Konstitusi dan AD/ART Golkar telah mampu menjaga Golkar sebagai partai modern yang mentradisikan leadership datang dan tumbuh secara original dari kader-kader Partai Golkar,” lanjut Hensat.
Dia menyebut dari AD/ART Golkar saat ini, maka kader partai beringin yang berprestasi dan berkontribusi besar berpeluang menjadi ketua umum. Syarat Ketum Golkar mesti kader dan melewati tahapan seperti yang diatur secara tegas oleh AD/ART.
“Bila kemudian Golkar ingin mengubah AD/ART partai demi orang per orang, maka menurut saya salah satu akibat yang akan terjadi adalah Golkar bisa mundur dari partai modern,” ujar founder lembaga survei KedaiKOPI itu.
Bagi dia, Golkar saat ini salah satu partai yang jadi contoh partai politik lain. Alasannya, proses regenerasi kepemimpinan Golkar berjalan cukup baik. Dia menilai selama ini kepemimpinan di internal Golkar berlangsung secara demokratis. “Golkar bisa mundur dari partai modern,” tutur Hensat. {sumber}
