Berita Golkar – Komisi II DPR RI membidangi Pemerintahan Daerah dan Pemilu melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali. Dalam pertemuan dengan jajaran KPU dan Bawaslu Bali, Komisi II warning penyelenggara pemilu agar lebih awas di Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, supaya pelaksanaannya bebas money politics.
Rombongan Komisi II dipimpin Ahmad Doli Kunia Tanjung didampingi Anggota Komisi II Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi dan sejumlah anggota lainnya. Sementara dari Pemprov Bali, hadir Sekda Bali Dewa Made Indra. Sementara dari awak penyelenggara hadir Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka serta stakeholder terkait.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli mengatakan jajarannya hadir ke Bali karena secara umum pelaksanaan pemilu di Bali relatif aman. “Juga kami cek tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti KPU dan Bawaslu akan melaksanakan tahapan Pilkada. Maka kami hadir untuk melakukan evaluasi. Yang belum baik diperbaiki, yang baik ditingkatkan lagi supaya makin baik,” ujar Ahmad Doli dalam pertemuan di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (6/5) siang.
Usai Ahmad Doli menyampaikan sekapur sirihnya, giliran Ketua KPU Bali Lidartawan memberikan laporannya. Mantan Ketua KPU Bangli ini dengan bangganya menyampaikan Pemilu 2024 di Bali tanpa gejolak. Bahkan menjadi satu-satunya provinsi yang nol sengketa proses dan gugatan.
“Target partisipasi pemilih juga meningkat dari 82 persen dari Pemilu 2019 menjadi 83,30 persen di Pemilu 2024. Karena kami sangat terbuka dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kami satu-satunya KPU di Indonesia tanpa sengketa,” ujar Lidartawan.
Mendengar penjelasan Lidartawan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi angkat bicara saat sesi tanya jawab. Gus Adhi mengingatkan keras KPU dan Bawaslu Bali supaya lebih awas dengan Pilkada 2024 mendatang.
“Saya apresiasi dengan KPU dan Bawaslu Bali, karena Pemilu 2024 di Bali tanpa sengketa. Namun, sebagaimana kita ketahui, penilaian masyarakat terhadap Pemilu di Bali ada yang tidak sedap. Masyarakat pemilih, peserta Pileg bahkan capres yang kalah memberikan penilaian tidak baik,” ujar Gus Adhi.
Politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini mengatakan, esensi pemilu bukanlah perolehan suara banyak atau sedikit. Atau menang kalahnya si calon.
“Namun, proses demokrasi yang bersih yang bisa ditiru oleh generasi muda kita. Proses pemilu tanpa money politics, ini tantangan KPU dan Bawaslu Bali ke depannya. Kalau KPU dan Bawaslu nggak bisa menciptakan proses Pemilu bersih tanpa money politics berarti gagal memberikan pendidikan politik kepada generasi kita,” ujar Wakil Ketua Umum DPP SOKSI, organisasi pendiri Partai Golkar ini.
“Saya dengar ada peserta pemilu habis Rp 30 miliar, sehingga ini menakutkan bagi generasi muda kita untuk ikut dalam proses politik dan demokrasi. Kita bisa gagal mengajarkan demokrasi yang adil. Toh suara bisa dibeli miliaran untuk terpilih,” ujarnya.
Gus Adhi mencontohkan peran Bawaslu dan KPU sangat penting dalam perhelatan Pilkada nanti. “Saya tidak mau dengar ada kasus seperti di Pileg 2024 ada caleg perempuan mengadukan kasus pemilu ke Bawaslu mereka difoto saja, namun informasi terakhir ada intimidasi sehingga yang bersangkutan akhirnya mencabut laporan. Di Klungkung, ada penyelenggara yang berkampanye di media sosial mengkampanyekan calon DPR RI namun dibiarkan. Tolong awasi pemilu itu, jangan saat orang kampanye pengawas hilang,” sodok Gus Adhi.
Gus Adhi juga meminta saat Pilkada jangan lagi ada pembagian sembako dan uang bansos/hibah. “Kasihan demokrasi kita. Saya nggak cari yang salah disini, ayo perbaiki,” tegas mantan Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan kelautan ini. {sumber}
