Berita Golkar – Politisi Partai Golkar asal Jateng Prof Dr Henry Indraguna, SH mengamini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan.
Menurut Prof Henry Indraguna, dirinya atau juga masyarakat tentu banyak yang menginginkan kondisi Indonesia harus tetap stabil baik di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan seperti sekarang ini.
Dengan pandangan yang begitu jamak rakyat yang menginginkan legacy Pemerintahan Jokowi dua periode ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan maka, Prof Henry yang juga Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) sangat setuju dan bisa menerima kekhawatiran LBP.
Ini karena jika Prabowo menjadikan mereka yang toxic selama ini menjadi anggota kabinetnya, sangat memungkinkan akan menjadi duri dalam daging Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Secara umum calon menteri toxic, kata Profesor dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) itu mengacu kepada menteri yang menjadi racun bagi presiden yang dalam praktiknya sangat merugikan pemerintahannya.
“Calon menteri toxic bukan hanya duri dalam daging tapi bisa jadi berubah jadi serigala meski untuk saat sekarang ini ber-chasing atau bergaya seperti domba,” kata Henry.
Dia kemudian menyebutkan sejumlah ciri-ciri calon menteri toxic yang berpotensi merugikan dan menjadi benalu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, mereka yang tidak loyal kepada presiden, tidak pro rakyat serta hanya bekerja untuk kelompoknya sendiri dan paling mengerikan kalau menjadi pemburu rente dari sebuah kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan.
“Saya mendefinisikan menteri toxic itu adalah siapa pun menteri yang jadi benalu presiden. Misalnya merusak citra presiden, menteri yang korupsi, menteri yang tak loyal, menteri yang kebijakannya tidak prorakyat, menteri yang tidak mau dikritik rakyat, menteri yang hanya mencari popularitas tapi kosong karya untuk rakyat termasuk menteri yang hanya bekerja untuk kelompoknya saja,” bebernya.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini berpendapat bahwa orang-orang toxic yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, lebih mengarah kepada mereka yang selama ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.
Namun Prof Henry kembali mengingatkan, juga tidak menutup kemungkinan orang-orang toxic yang mau masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang selama ini tidak kelihatan berseberangan tapi justru punya hidden agenda tertentu.
Istilah toxic di mata publik bisa saja dimaknai sebagai calon menteri baru atau sudah lama di pemerintahan sebelumnya. Namun, menurut Doktor Ilmu Hukum dari UNS Surakarta ini, secara umum toxic yang dimaksud Luhut tersebut bisa mengarah pada orang-orang yang dinilai bisa merugikan pemerintahan.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan. Sebab, akan cenderung merugikan jalannya pemerintahan dan menjadi batu sandungan Prabowo-Gibran yang berjanji akan mengakselerasikan program-program Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan kuat saat Indonesia Emas 2045.
Jadi, kata Prof Henry, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan toxic oleh Menko Marves LBP adalah yang berpotensi menghambat jalannya program pemerintah.
“Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan,” tandas Prof Henry yang juga Guru Besar Unissula ini.
Menurut Ketua PPK Kosgoro 1957 ini, LBP yang dikenal sebagai Prajurit Sapta Marga dan seorang patriot bangsa, sejatinya ingin menekankan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalankan program-program pemerintahan ke depan demi kepentingan bersama.
“Jadi saya juga mengamini dan sangat menghargai pendapat dan pandangan Jenderal Luhut sebagai menteri senior, tokoh nasional berpengalaman yang berkiprah di pemerintahan Pak Harto hingga Pak Jokowi. Sebagai Prajurit Sapta Marga yang sangat mencintai negeri ini tetap utuh dalam bingkai NKRI dan sebagai senior di Golkar yang selalu menginginkan negeri ini maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Fungsionaris Pusat Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini. {redaksi}
