Berita Golkar – Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, kembali angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry yang membantah keterangannya terkait keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Provinsi Bali dalam Pilkada Serentak 2024. Demer dengan tegas menyatakan KIM tidak harus linier di daerah dalam Pilkada 2024.
Demer mematahkan tudingan Sugawa Korry yang menyebutkan dirinya keliru soal kelanjutan KIM di Pilkada 2024. Menurut Sugawa Korry, di Bali sudah disepakati ditindak lanjuti KIM (Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, Gelora, PBB dan Prima) ditambah NasDem dan PKB. Hal ini sangat sejalan dengan arahan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan kesepakatan ini sudah langsung dilaporkan kepada Ketum Golkar.
Demer mengatakan jika KIM dibentuk dalam konteks pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dan juga mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, maka dirinya sepakat hal itu harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh KIM dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Namun dirinya tidak sepakat jika KIM harus ‘ditasbihkan’ secara linier dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam konteks pilkada, karena kondisi di masing-masing daerah sangat berbeda.
“Jika Pak Sugawa Korry menyatakan bahwa apa yang diucapkannya tersebut sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, di hadapan para fungsionaris bacakada pada tanggal 6 April 2024 lalu, maka saya mengatakan bahwa Pak Sugawa Korry sendiri yang keliru dalam menerjemahkan secara utuh arahan ketua umum saat itu. Kenapa demikian, karena saya sendiri juga hadir bersama seluruh jajaran Ketua Pemenangan Pemilu dari 10 wilayah di Indonesia yang mendampingi ketua umum di meja pimpinan saat memberikan pengarahan,” tegas Demer dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/6).
Menurut Demer, memang benar dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2024, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan juga Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, menugaskan kepada seluruh fungsionaris bacakada untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pimpinan Partai Golkar di tingkat daerah untuk membangun komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi.
Koalisi dapat dilakukan dengan siapapun baik bersama KIM (yang telah dibangun sebelumnya saat pilpres) maupun partai-partai lainnya di luar KIM. Artinya koalisi tersebut dilakukan seluas-luasnya tidak terbatas pada KIM saja, namun juga partai-partai lain sepanjang membuka peluang meraih kemenangan, karena target Golkar adalah menang.
Demer juga menyayangkan pemikiran Sugawa Korry bahwa KIM ini dibentuk untuk melahirkan calon-calon kepala daerah yang siap bertarung menghadapi calon-calon PDIP. Konotasinya seolah-olah PDIP telah ditarget menjadi musuh bersama yang harus ditumbangkan dalam Pilkada Serentak.
“Padahal konsep koalisi yang digariskan DPP Partai Golkar sangat jelas, yaitu membentuk koalisi yang kuat di daerah dengan memperhatikan peta politik masing-masing daerah agar mampu menghasilkan kemenangan. Artinya, Partai Golkar sangat terbuka dalam berkomunikasi dengan siapapun termasuk kemungkinan berkoalisi dengan PDIP,” ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Bahkan, kata dia, Waketum Ahmad Doli Kurnia sempat menegaskan kembali tentang format koalisi yang tidak harus linier dengan KIM. Hal itu disampaikan Ahmad Doli saat secara khusus hadir bersama Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Dito Ganinduto di kantor DPD I Golkar Bali beberapa waktu lalu dan memberikan pengarahan di hadapan jajaran pengurus provinsi maupun Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Bali.
“Saya tegaskan, hingga saat ini, tidak ada perintah resmi dari DPP Partai Golkar untuk mematenkan secara linier KIM ini sampai ke daerah-daerah untuk kepentingan Pilkada. Harus dibedakan kepentingan KIM dalam konteks pilpres dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kepentingan Partai Golkar dalam merebut sebanyak-banyaknya kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024. Namun demikian, kami menghargai sikap Golkar Bali yang telah berproses termasuk berupaya menjaring bakal calon melalui pintu KIM. Tapi terlepas dari situasi itu DPP Partai Golkar juga punya mekanisme dan penilaian tersendiri dalam menentukan rekomendasi bakal calon tanpa harus terikat pada keputusan KIM di daerah,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI empat periode ini.
Terkait keberadaan KIM di Bali, Demer juga melihat masih ada ketidaksesuaian pernyataan di antara para inisiatornya. Di satu sisi Ketua DPD I Golkar Bali, Sugawa Korry menyatakan bahwa KIM dibentuk untuk melawan PDIP sekaligus melawan gerakan kotak kosong di Bali, sedangkan di sisi lain Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dalam suatu wawancara justru menyatakan masih terbuka juga peluang KIM berkoalisi dengan PDIP.
Nah, jika hal ini terjadi (Koalisi Merah-KIM) menurut Demer maka otomatis akan terjadi pilkada melawan kotak kosong. Oleh karena itu Demer menyarankan Sugawa Korry berhati-hati dalam mengeluarkan statemen. {sumber}
