Berita Golkar – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Bank Indonesia, Selasa (4/6/2024).
Memanfaatkan forum tersebut, Indah menyampaikan beberapa hal. Pertama, bicara inflasi berarti ada tiga hal yang sangat relevan untuk dibahas. Yakni, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan distribusi.
“Dari data, salah satu penyumbang inflasi yang paling besar adalah beras. Beberapa bulan terakhir, bahkan sampai hari ini, daerah sentra terutama daerah peralihan curah hujannya cukup tinggi. Bahkan, kemungkinan besar terancam gagal panen,” kata Indah.
“Untuk Luwu Utara, ada tiga kecamatan yang masih mengalami genangan. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) sudah berupaya melakukan penanganan sungai. Dan ini tidak semudah yang kita pikirkan. Karena sangat tergantung pada kondisi sungai dan cuaca,” terang bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Oleh karena itu, lanjut Indah, butuh upaya dan tindakan khusus untuk daerah produsen.
“Tahun lalu, meskipun kemarau Luwu Utara surplus lebih dari 90.000 ton dan mengalami peningkatan produksi. Tahun ini, bukan kami pesimistis, tapi mungkin target kami terkoreksi akibat bencana banjir yang terjadi hari ini,” ucapnya.
“Maka mohon dipikirkan untuk dapat kita intervensi daerah-daerah untuk produksi jangka menengah dan jangka panjang. Kalau Oktober-Maret, Alhamdulillah sudah bisa kita lalui dengan panen yang cukup baik dan produksi yang cukup tinggi. Yang harus kita antisipasi April-September. Kalau kondisi cuaca masih seperti hari ini, maka yakin dan percaya, untuk daerah produksi kita akan sangat terdampak,” jelasnya
Indah pun meminta Pemprov untuk mengusul ke Kementan agar kuota Sulsel untuk AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) bisa ditambah. Sekarang kuotanya cuma 5000 ha dan Pemda sudah MoU 7000 ha di awal dengan Jasindo karena Luwu Utara daerah rawan.
“Jadi sudah berapa tahun kami sudah alokasikan anggaran. Kemarin yang diserahkan adalah sisa klaim kami yang lalu baru dibayarkan. Jadi bukan uang dari Kementan tapi hasil klaim yang kami bayarkan kepada Jasindo. Ini penting kami sampaikan sekaligus untuk meluruskan informasi. Karena jangan sampai dikira pemda tidak berbuat apa-apa,” tegasnya.
Indah berharap pemprov bisa memfasilitasi untuk identifikasi daerah produsen dan permasalahan yang dihadapi. Karena harga ini akan terus naik kalau suplainya kurang. Oleh karena itu daerah penghasil harus diatensi.
“Saya tidak katakan Luwu Utara harus diatensi. Akan tetapi karena daerah penghasil maka harus diatensi. Sekali lagi, mohon bantuan melalui pemprov, apalagi ada PSDA dan BBWSPJ juga hadir. Bukan hanya Luwu Utara, tapi juga Luwu, Wajo dan daerah sentra lainnya,” pinta Indah. {sumber}
