Berita Golkar – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo kembali meminta agar sistem pemilihan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dikaji ulang. Menurutnya sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan lebih banyak mudaratnya.
“Saya sudah menyampaikan ini ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Termsuk kepada civitas akademika di Universitas Perwira Purbalingga (Unperba). Coba dikaji sistem pemilihan langsung yang saat ini dilaksanakan di Indonesia. Lebih banyak manfaat atau mudaratnya,” katanya saat menghadiri wisuda mahasiswa Unperba, di kampus Unperba, Kamis (14/9/2023).
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa kondisi masyarakat Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat Amerika dan negara maju lainnya. “Padahal pendapatan per kapita masyarakat kita masih rendah. Masyarakat kita belum siap untuk melaksanakan pemilihan langsung,” tegasnya.
Sementara di masyarakat kita, menurutnya, menjelang Pemilu muncul istilah NPWP alias Nomor Pira Wani Piro. Menurutnya pemikiran pragmatis ini muncul karena masyarakat yang belum siap melaksanakan pemilihan secara langsung. Sehingga semua terjebak pada demokrasi angka-angka dan transaksional yang sangat mahal.
“Jadi jangan mimpi jika tidak punya duit bisa jadi anggota dewan. Saat ini pertarungannya bukan pertarungan ideologi. Tapi pertarungan berebut suara,” katanya lagi.
Pihaknya sedang mengkaji kembali mengenai sistem pemilihan langsung apakah memberikan manfaat kepada rakyat atau lebih banyak mudaratnya. Saat ini menurutnya kita telah melupakan demokrasi yang ditanamkan pendiri bangsa. Yaitu sistem demokrasi musyawarah mufakat dan perwakilan.
“Unperba saya minta segera melakukan kajian soal pemilihan langsung. Apalah akan dipertahankan atau kita akan kembali ke sistem demokrasi perwakilan, sesuai sila keempat Pancasila,” ujarnya.
Kendati demikian menurut Wakil Ketua DPP Partai Golkar tersebut ada yang beranggapan bahwa sistem pemilihan tidak langsung membuat orang-orang partai yang bisa memimpin. Semunya tergantung masyarakat dalam menentukan pilihan sistem apa yang mau dipakai. {sumber}