Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mengatakan, untuk meraih Visi Indonesia 2045 maka para menteri harus fokus bekerja dan bersinergi untuk mengejar target yang telah dijanjikan Presiden Jokowi.
Di sisa waktu yang tersisa ini, Puteri berharap setiap menteri dapat menuntaskan target-target pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019-2024.
Ia mencontohkan, target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, sertifikasi tanah, literasi dan inklusi keuangan, dan lain sebagainya.
“Saya kira cukup jelas bahwa tidak ada visi misi dari menteri, yang ada hanya visi misi Presiden sehingga, setiap menteri harus fokus bekerja dan bersinergi untuk mengejar target yang telah dijanjikan Presiden,” kata Puteri kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Politisi muda Partai Golkar ini optimistis dengan kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah saat ini dapat menjaga stabilitas politik guna menyelesaikan program strategis pada kementerian/lembaga hingga akhir periode ini.
“Stabilitas ini juga penting dalam rangka menyiapkan proses transisi pemerintahan yang baik pada periode berikutnya sehingga, roda pembangunan tetap berlanjut guna meraih Visi Indonesia 2045,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Puteri meminta pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas belanja (spending better). Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBN yang dibelanjakan bisa menghasilkan output dan outcome yang jelas. Yang terpenting juga adalah manfaatnya tepat sasaran.
“Karena akan sia-sia jika anggaran suatu kementerian ditambah, tapi tidak memperbaiki persoalan fundamental tersebut. Misalnya, seperti yang diungkapkan Bappenas yang menyebut ada anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk perbaikan pagar, hingga anggaran revolusi mental yang justru dipakai untuk membeli motor trail,” katanya.
Fakta tersebut menurut dia, sungguh ironis di tengah kondisi ruang fiskal yang terbatas. Tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembenahan dari sejak perencanaan anggaran supaya mendesain program maupun kegiatan yang menjawab permasalahan pokok.
“Kemudian, aspek pengawasan juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan aparat pengawas internal, BPKP, hingga partisipasi masyarakat. Kita harus pastikan agar APBN bekerja sebagai instrumen untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan dari sisi belanja anggaran,” pungkasnya. {sumber}
