Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), seakan dilupakan perannya dalam penanganan lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN).
“BSSN sepertinya dilupakan. Notifikasi Anomalies traffic ke Sistem Elektronik dari BSSN juga banyak diabaikan, karena tidak ada sanksi jika tidak dijalankan K/L (Kementerian/Lembaga),” ucap Bobby kepada Inilah.com saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).
Dia menekankah seharusnya K/L khususnya yang berhubungan dengan PDN, dapat melaksanakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Kelaikan keamanan siber rekomendasi BSSN yang belum dilakukan, dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, domain design keamanan tidak dijalankan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Bobby mengatakan instrumen negara harus hadir dan menyelesaikan kasus ini.
“Perlu Instrumen negara, bukan swasta, yang berinteraksi dengan aparat keamanan siber negara-negara lain, yaitu BSSN, dan mengkoordinasi kan desain keamanan siber K/L dalam membangun SPBE-nya. Sesederhana ini pencegahannya,” tegas Bobby.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga perlu turun tangan, karena perpres tersebut tak dijalankan oleh kabinetnya.
Sebelumnya, serangan ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan kelumpuhan layanan imigrasi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengambil langkah darurat dengan memindahkan pusat data ke lokasi baru setelah pemulihan 12 jam tidak membuahkan hasil yang signifikan.
“Upaya pemulihan yang kami lakukan selama enam jam belum cukup untuk memulihkan PDN sepenuhnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama, publik membutuhkan layanan yang stabil,” ujar Silmy pada konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Keputusan untuk migrasi data center ini diambil sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak layanan keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi vital pemerintah dalam mengontrol perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia. Serangan ransomware, yang diidentifikasi sebagai varian baru dari ransomware Lockbit, yaitu Brain Cipher, ini melumpuhkan berbagai layanan sejak 20 Juni lalu.
Dampak serangan ini terasa luas, dari antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta hingga gangguan pada layanan keimigrasian di pelabuhan dan bandara lain di Indonesia. Silmy Karim menyatakan bahwa layanan autogate dan sistem aplikasi perlintasan sudah berangsur pulih sejak Sabtu malam, dengan layanan lain mengikuti.
Gangguan ini juga mempengaruhi layanan di luar direktorat imigrasi, termasuk beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mengalami penundaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa wilayah. {sumber}
