Berita Golkar – Pemerintah mendongkrak produksi kakao lokal dengan mengembangkan industri kakao yang juga melibatkan kebun rakyat untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka, Rabu (10/07). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.
“Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45% dan impornya 55%. Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan, mungkin double,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal tersebut.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.
“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” jelas Menko Airlangga.
Kepada awak media Menko Airlangga juga menerangkan bahwa akan ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao Kebun Rakyat yang direvitalisasi. Lebih lanjut Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.
Selain membahas kakao dan kelapa, Menko Airlangga juga menghadiri Rapat Internal di Istana Merdeka mengenai bioetanol. Menko Airlangga menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas tentang bensin bersulfur rendah yang dikaji oleh Pertamina.
“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5%). Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya. Kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita itu dikaji lagi,” pungkas Menko Airlangga. {sumber}
