Berita Golkar – Tercatat 12 calon pimpinan DPRK/Kota sebagai ketua dan wakil ketua diusulkan DPD II Partai Golkar. Pengusulan nama calon pimpinan DPRK/Kota dilakukan dalam rapat pleno DPD II Partai Golkar.
“Pengusulan itu sesuai dengan amanah dari kebijakan dan aturan dari Partai Golkar, yang berlaku secara nasional tanpa pengecualian,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Teuku Muhammad Nurlif, kepada Serambinews.com, Sabtu (13/7/2024).
Ia menyebutkan, rapat pleno DPD II Partai Golkar Pidie telah dilaksanakan, yang merupakan rapat kedelapan. Sebab, rapat pleno DPD II Partai Golkar sebelumnya telah dilaksanakan di Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Subulussalam, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, Lhokseumawe dan Bireuen.
Sementara Aceh Barat dan Nagan Raya belum dilaksanakan rapat pleno DPD II Partai Golkar untuk mengusulkan calon pimpinan di dewan. “Hasil rapat pleno DPD II Partai Golkar Pidie mengusulkan empat nama calon pimpinan DPRK. Adalah T Saifullah (Ketua DPD II Partai Golkar Pidie), Syarifuddin (Sekretaris), H Anwar Usman dan T Anwar,” sebutnya.
Kata T M Nurlif, nama diusulkan DPD II Partai Golkar kabupaten/kota, nantinya tugas DPD I Partai Golkar Provinsi yang merapikan ulang terhadap nama-nama, dengan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk dibawa ke DPP I Partai Golkar. Ia menyebutkan, penetapan calon pimpinan itu dilakukan sebelum penetapan pimpinan DPRK di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.
Sebab, ada pelantikan anggota DPRK dilakukan pada Oktober 2024. Sebagian DPRK akan berakhir Agustus, dan Bireuen berakhir tanggal 2 September 2024. “Insyaallah penetapan itu dilaksanakan sebelum penetapan pimpinan DPRK, yang disesuaikan di masing-masing kabupaten dan kota.
Kita bersyukur di Pidie, meski kursi berkurang, tapi masih mendapatkan sebagai wakil di DPRK Pidie. Awalnya, kita targetkan satu dapil satu kursi,” ujarnya.
Dikatakan, semua kader sama, di mana nantinya dilakukan penilaian. Tentunya akan menilai nama calon pimpinan yang diusulkan itu harus memberikan harapan besar bagi partai kedepan. Selain itu, bagaimana konstribusinya untuk membesarkan partai sekarang ini.
Sebab, yang terpilih di Golkar yang memiliki tanggunjawab, tidak hanya di partai, tapi tanggungjawab kepada rakyat karena dipilih oleh rakyat.
Begitu juga, sebutnya, pimpinan dari Partai Golkar itu harus memahami terhadap persoalan di Pidie, sekaligus mampu mencari solusi untuk pembangunan Pidie. Juga mampu membangun komunikasi dengan pemerintah. Sebab, pemerintah di kabupaten adalah bupati dan DPRK.
“Kita menginginkan bupati dan DPRK harus berjalan dengan baik, jangan satu ke kiri dan satu ke kanan. Sebab, jika terjadi mis komunikasi bupati dengan dewan, maka masyarakat yang merugi karena mengganggu roda pembangunan,” jelasnya.
Kata TM Nurlif, dirinya yakin Partai Golkar yang doktrinnya terus berkarya akan selalu mengendepankan kepentingan rakyat dalam pembangunan.
Meski saat ini Golkar belum bisa menyiapkan bupati maupun wakil bupati dari Golkar. Tapi, bisa saja satu saat akan ada bupati atau pun wakil bupati dari Partai Golkar.
“Kita ingginkan pimpinan dari Golkar tidak eksklusif, tapi orang yang bergaul sehingga mengetahui persoalan yang muncul di masyarakat. Pimpinan harus insklusif sehingga membuka diri masyarakat dengan datang ke masyarakat,” pungkasnya. {sumber}
