Berita Golkar – Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang. Melainkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi penyaluran BBM tepat sasaran.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan Pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran pada 1 September 2024.
“Iya (September), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu. Tapi tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (22/7/2024).
Adapun, dia mengatakan hal itu juga menjadi keputusan rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dikutip Senin (22/7/2024) siang.
Lebih lanjut, program penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran itu akan dilakukan bersamaan dengan penerapan program rendah sulfur sesuai standar Euro 4. “Kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17,” tegasnya.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan skenario-skenario penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Hasil rapat dengan tiga menteri tersebut pun akan ia sampaikan terlebih dahulu ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sambil menekankan tidak ada pembatasan penyaluran BBM.
“Ya, tentu kita sedang mempersiapkan skenario dan nanti skenarionya dilaporkan dulu ke Pak Presiden. Ini skenario terkait dengan program, tapi tidak ada pembatasan,” tutupnya.
Asal tahu saja, pembatasan pembelian BBM bersubsidi menjadi ramai diperbincangkan masyarakat usai sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.
Luhut mengungkapkan hal itu ditempuh agar penyaluran BBM bagi orang tidak mampu tersebut dapat tepat sasaran. Ia menilai, dengan adanya pembatasan, maka pembelian BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.
Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan.
“Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Selasa (16/7/2024).
Hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.
Ia secara tegas membantah, bahwa pemerintah akan melaksanakan pembatasan mulai tanggal tersebut. Lantaran, pemerintah saat ini juga belum melakukan rapat mengenai hal tersebut. “Nda, nda, nda. Belum ada (pembatasan), belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga,” kata Jokowi dengan nada kesal, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024). {sumber}
