Berita Golkar – Pegiat desa yang juga pendiri desapedia.id, Iwan Soelasno meminta Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk segera memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait strategi dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025 sebagai upaya memastikan keberlanjutan Dana Desa sebagai mandatory spending dari UU Desa.
Hal itu disampaikan Iwan melalui siaran persnya pada Selasa (06/08) menyikapi tujuh bidang yang diprioritaskan Prabowo-Gibran dalam APBN 2025 sebesar Rp. 1.906,4 triliun.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, alih-alih desa tidak menjadi salah satu dari prioritas dalam APBN 2025, ketujuh prioritas Prabowo-Gibran dalam APBN 2025 tersebut sesungguhnya bisa mendapatkan dukungan dari Dana Desa 2025.
“Misalnya soal penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat di salah satu prioritas Prabowo-Gibran pada APBN 2025, program ini bisa kembali menggunakan dana desa seperti era Jokowi. Kemudian soal SDM. Selama ini Dana Desa setiap tahunnya selalu diprioritaskan untuk peningkatan SDM di desa-desa. Sama halnya dengan ketahanan pangan, sebaiknya Prabowo-Gibran memperkuat dan mempertajam program ketahanan pangan di desa yang sudah berjalan selama ini dengan dukungan dari Dana Desa,” papar Iwan.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Iwan kembali menegaskan agar Prabowo-Gibran melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma.
“Kami usulkan Prabowo-Gibran agar program penguatan tata Kelola BUMDes dan BUMDesma menjadi salah satu prioritas APBN 2025, sehingga mereka siap terlibat aktif menyukseskan Makan Bergizi Gratis,” ungkap Sekjen Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ini.
Pada prinsipnya, Iwan menegaskan pembangunan, pemberdayaan dan penguatan masyarakat serta pemerintahan desa harus masuk dalam prioritas APBN 2025. {redaksi}
