Berita Golkar – Beredarnya poster anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusung sebagai Ketua Umum Golkar pascamundurnya Airlangga mendapat respons keras Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam poster itu tampak gambar Gibran dengan busana surjan Jawa dan blangkon mengepalkan tangan ke depan. Tertulis di poster itu ‘Deklarasi Gibran Rakabuming Raka For Ketum Golkar 2024-2029’. Pembuat poster itu menamakan diri Koalisi Muda Pembaharuan Golkar atau KMPG.
“Orang yang membuat poster itu merupakan tindakan pelecehan terhadap Partai Golkar,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar DIY John S Keban di Yogyakarta pada Senin, 12 Agustus 2024.
Menurut Keban, poster yang mengusung Gibran sebagai ketua umum pengganti Airlangga itu dibuat oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memperkeruh suasana dan tidak menunjukkan sebagai orang yang mengetahui kesejarahan Golkar.
“Golkar itu partai besar, bukan partai kaleng-kaleng kemarin sore, masak mau menyuruh mengusung anak kecil sebagai ketua umum, dari mana itu ceritanya ?” ujar Keban dengan nada tinggi.
Keban mengungkapkan untuk menjadi ketua umum Golkar jalannya berliku. Ada proses yang harus ditaati sesuai aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang jadi acuan. Tidak ujug-ujug atau tiba tiba dimunculkan sosok yang sama sekali bukan kader bahkan tak memiliki kesejarahan politik dengan Golkar.
“Tidak ada ceritanya sembarangan mengusung sosok-sosok tertentu tanpa mekanisme seperti itu. Kami mendesak pihak pihak yang mewacanakan seperti itu diberi tindakan tegas, harus dilibas karena bisa membuat keruh suasana,” kata Keban.
Ia mengklaim, Golkar di akar rumput di daerah sebenarnya sudah mengetahui rencana mundurnya Airlangga dan permainan politik menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto ini.
“Kami sudah kenyang dengan dinamika seperti ini, Golkar pernah dipecah menjadi dua, jadi hal seperti ini tak akan berdampak ke daerah, semua masih solid dan menjaga keutuhan partai,” ujar dia.
Menurutnya, ontran-ontran pascamundurnya Airlangga ini hanya bisa diselesaikan dengan kompromi politik. Bukan dengan proses apa pun termasuk hukum. Hanya saja, dinamika mundurnya ketua umum ini bisa saja berpengaruh kepada kontestasi pilkada serentak 2024. Sebab masa pendaftaran calon kepala daerah waktunya sudah mepet.
“Maka dari itu kami berharap kalau akan digelar Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) itu sudah selesai sebelum 27 Agustus 2024,” kata dia.
Jika Munaslub bisa digelar secepatnya, maka saat Golkar bisa segera mendaftarkan bakal calon kepala daerah yang akan diusung ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. {sumber}
