Berita Golkar – Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla masih menjadi fenomena yang kerap terjadi Indonesia, terlebih jika memasuki musim kemarau, seperti yang selalu terjadi di Provinsi Jambi.
“Pemprov minta penambahan anggaran Rp900 juta untuk karhutla ini kalau memang diperlukan tidak apa-apa dan akan kita kawal. Semoga di tahun-tahun ke depannya karhutla berkurang, tetapi memang harus di kawal seutuhnya jangan hanya simbolis, apalagi Perusahaan-perusahaan Nasional yang ada di Provinsi Jambi memanfaatkan momentum sengaja untuk membakar Lahan mereka agar lebih cepat dan efisiensi bagi perusahaan,” kata Pinto, Senin (26/08/2024).
“Kita paham sekali modus-modus dengan sengaja membakar lahan yang yang ratusan hektare, tetapi berlindung di balik Karhutla. Maka yang Benar-benar harus diproses adalah perusahaan yang memanfaatkan momentum bukan masyarakat yang hanya mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarga,” tambahnya.
Pemprov juga harus edukasi masyarakat jangan hanya solusi reaktif. Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan jika terjadi karhutla, dan menyelenggarakan pertemuan bersama perangkat desa dan masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap risiko dari terjadinya karhutla dan menjelaskan tata cara pembukaan lahan, di antaranya tidak dengan cara membakar hutan dengan sengaja.
Bersikap tegas kepada oknum yang tidak mematuhi larangan membakar hutan dan lahan, seperti melakukan tindakan penangkapan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mengingat karhutla sering terjadi berulang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu guna menekan terjadinya karhutla di wilayah Jambi. {sbr}
