Berita Golkar – Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, guna memeriksa administrasi terkait pelaksanaan haji.
Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid, memimpin kunjungan tersebut untuk mendalami sejumlah isu, termasuk permasalahan terkait distribusi kuota haji. Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian Agama di tingkat wilayah memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam pelayanan haji.
Di kantor-kantor Kemenag wilayah inilah proses penginputan dan verifikasi data calon jemaah haji dilakukan, yang kemudian berdampak langsung pada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.
“Kami datang untuk memeriksa administrasi dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur. Hingga saat ini, kami belum memperoleh data kuota haji secara rinci karena masih dalam proses pencetakan. Namun, ada satu temuan awal yang mengkhawatirkan, yaitu ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi alokasi 10.000 kuota tambahan haji,” ungkap Nusron Wahid, di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (4/9/2024).
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kuota haji agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pansus akan terus mendalami temuan ini dan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait di Kementerian Agama.
“Kami akan mengumpulkan lebih banyak data dan keterangan untuk memastikan bahwa alokasi kuota haji dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” tambahnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pansus Angket Haji DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan masalah operasional.
Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan manajemen haji di masa depan. {}
