Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti pentingnya substansi hukum dan kebijakan publik dalam proses memajukan sebuah negara. Sebab, melalui substansi hukum yang harus memberi rasa keadilan bagi semua masyarakat, negara dapat melahirkan kebijakan publik secara selaras dan berkesinambungan.
Hal itu disampaikan oleh Firman Soebagyo dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengkaji Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Industri Tembakau” di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
“Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan secara unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan partai politiknya. Ini prinsip yang sangat mendasar dan penting. Mengapa kebijakan publik menjadi penting?” tutur politisi Partai Golkar ini.
Setidaknya ada 3 poin penting mengapa kebijakan publik yang efektif mesti berlaku di sebuah negara yang ingin maju. Kaitannya adalah terhadap pengelolaan sebuah negara. Termasuk bagaimana kebijakan publik bisa menghasilkan aturan perundangan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
“Pertama adalah kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam bencana dan ketidakpercayaan publik. Kedua tata kelola pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada kualitas undang-undang sebagai dasar membuat kebijakan. Ketiga, kualitas undang-undang yang baik, akan menghasilkan tata kelola pemerintahan dan negara yang baik. Demikian sebaliknya,” tambah Ketua Dewan Pembina SOKSI ini.
Dalam konteks diskusi terkait penerbitan PP 28/2024, Firman menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut telah mengintervensi dan menganulir undang-undang di atasnya. Ini menjadi persoalan serius dalam penerapan hierarki konstitusi kita.
“Dimana letak posisi dari peraturan pemerintah? Pertama adalah konstitusi negara, kedua undang-undang baru peraturan turunannya ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lainnya. Karena itu peraturan pemerintah yang derajatnya lebih rendah tidak boleh menganulir undang-undang,” tegas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {redaksi}
