Berita Golkar – Sebagai negara penghasil terbesar nikel, batubara, dan timah, dan saat ini sudah melakukan hilirisasi, pemerintah memastikan mulai Oktober mendatang akan menentukan sendiri harga komoditas tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Dialog Muktamar VII Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (14/9/2024) sore.
Diakui Bahlil, banyak pemain yang mencoba menghambat keputusan pemerintah tersebut. Namun pemerintah sudah berketetapan untuk melaksanakan keputusan tersebut. “Kata Presiden Jokowi negara kita ini berdaulat penuh, kalau keputusannya digugat di forum internasional kita hadapi,” tegas Bahlil dikutip dari Rakyat Merdeka, Sabtu (15/9/2024).
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memastikan pemerintah juga tidak akan mundur dari kebijakan hilirisasi sumber daya alamnya.
Sebab, kebijakan itu terbukti telah meningkatkan nilai ekspor hasil tambang Indonesia. Naiknya itu 10 kali lipat dari sebelum hilirisasi,” jelasnya.
Terkait kritik yang menyebut uang hasil ekspor hasil tambang tidak masuk ke Tanah Air, Bahlil menjelaskan hal itu masih menyangkut dengan masalah pemberian kredit yang diberikan perbankan asing.
Ia menjelaskan, sebanyak 85 persen pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah WNI. Namun, 85 persen pemilik smelter adalah orang asing.
Mereka ini mendapatkan pinjaman kredit ekspor dari perbankan asing, sehingga uang hasil ekspor hasil tambang mesti disetor dulu ke perbankan asing.
Namun, lanjut Bahlil, itu tidak lama. Selanjutnya setelah dipotong pembayaran kredit devisa ekspor hasil tambang itu akan masuk ke Tanah Air.
Sementara terkait banyaknya pihak asing yang membangun smelter, Bahlil mengkritik perbankan nasional yang lebih mudah memberi kredit ke investor asing, dengan bunga lebih rendah dan masa pengembalian yang lebih fleksibel. {}
