Berita Golkar – Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Tangerang turun tangan menyikapi kisruh SK penetapan Ketua DPRD Kota Tangerang. Para kandidat diharap berbesar hati menerima keputusan dari DPP serta tetap berjuang bersama-sama membesarkan Partai Golkar.
Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Kota Tangerang, Dr Po Abas Sunarya mengaku terkejut melihat video dari salah satu kader Partai Golkar mengeluarkan ancaman untuk menarik dukungan dari pasangan bakal calon wali kota/wakil wali kota Tangerang yang diusung Partai Golkar yakni Sachrudin-Maryono Hasan dalam pilkada nanti.
Karena itu, ia merasa perlu meluruskan kesimpangsiuran yang terjadi lantaran apa yang disampaikan dinilai kurang patut diucapkan meski memang bukan berasal dari kandidat bersangkutan secara langsung.
“Yang pertama saya lakukan adalah menelepon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang Pak Sachrudin. Pak Ketua memberi penjelasan bahwa dari hasil rapat diajukan tiga nama yakni Kosasih, Zamaluddin serta Rusdi Alam. Nah kewenangan DPD tingkat II hanya sampai di situ yakni 3 nama diajukan ke DPD tingkat 1. Hasilnya kemudian seperti itu, ya ketua sendiri sangat menyayangkan,” ucapnya, Selasa (17/9/2024) sore.
Selain menelepon Ketua DPD II, Abas juga mengaku telah menghubungi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah. “Saya katakan ke beliau, saya minta penjelasan lantaran selama 4 hari sebelumnya cuti, jadi ada kabar simpang siur di kader khususnya di Kota Tangerang yang kalau tidak ada penjelasan maka akan merugikan, jadi saya cuma minta penjelasan saja,” ucapnya.
Menurut Abas, penjelasan Tatu pun sama bahwa DPD I sudah maksimal mengajukan tiga nama. Namun memang semuanya urusan DPP. “Jadi mau bilang apalagi, jadi mohon saja diberi pengertian,” ungkapnya menirukan pernyataan Tatu.
Artinya menurut Abas, baik DPD tingkat II maupun DPD tingkat 1 sudah mengajukan tiga nama yang diusulkan dari awal. “Diajukan memang bersamaan dengan daerah lain untuk kandidat pimpinan, baik calon ketua maupun wakil ketua. Jadi turunnya seperti itu memang jadi PR,” ungkapnya dikutip dari Satelit News.
Selain itu, dirinya pun kemudian menelepon Zamaluddin untuk memberikan penjelasan. “Oleh Pak Zamal kemudian meminta agar hal itu diperjuangkan. Tapi inikan urusan pusat, harusnya kader yang baik menerima keputudsn,” ucapnya. Apalagi ujarnya hal ini merupakan masalah kesempatan saja.
“Mungkin tahun ini belum bisa (jadi pimpinan) siapa tahu berikutnya dapat giliran, makanya Golkar ini besarin. Saya sampaikan harus dukung program kita (Partai Golkar) yang terpenting kita bisa menangin Pak Sachrudin. Kalau kita kompak kita bisa terus mendulang suara dan punya kesempatan lain,” ujarnya.
“Apalagi peluang tersebut bukan cuma di legislatif, melainkan juga di eksekutif. Siapa tahu nanti bisa nyalon wakil wali kota, kan bisa saja saya bilang,” ungkapnya. Atas penjelasan tersebut, Abas mengatakan bahwa Zamaluddin bisa memahami.
Usai menelepon Zamaluddin, Abas mengaku kemudian menghubungi Kosasih. Abas mengaku sudah melakukan apa yang diminta oleh Kosasih untuk mengkomunikasikan masalah SK tersebut. “Saya sudah tanyakan, ya memang ini semuanya adalah urusan pusat. Ya kalau memang punya akses silakan ke pusat,” ucapnya.
Sama seperti kepada Zamaluddin, ia pun menerangkan bahwa kesempatan sebagai kader Partai Golkar bukan cuma sebagai ketua DPRD. “Siapa tahu pengen jadi wakil wali kota, atau wali kota. Toh usianya masih muda, kan nggak mungkin juga Pak Sachrudin jadi Wali kota terus-terusan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bahwa apa yang dilakukan pendukung Kosasih dengan memberikan ancaman menarik dukungan malah bakal jadi berujung blunder. “Jadi jangankan posisi ketua dewan, posisi anggota dewan pun bisa hilang kalau dihilangin jadi anggota Partai Golkar,” ucapnya.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, menurut Abas, Kosasih bisa memahami. Namun demikian, Abas menambahkan dirinya mengatakan akan tetap menanyakan hal ini ke tingkat lebih tinggi.
“Tapi kalau memang sampai waktunya penetapan oleh Banmus memang seperti itu, jangan sampai kita tidak patuh. Makanya saya minta tadi agar surat SK ini segera dikirimkan ke Sekwan supaya dibahas dan ditetapkan tanggal pelantikan. Apalagi partai lain sudah semua (menyerahkan nama pimpinan) tinggal nunggu Golkar,” ujarnya.
“Jangan sampai mengganggu schedule pemda karena harus bekerja, sebab sekarang masih menunggu nggak bisa gerak apa-apa sebab harus ketua definitif untuk alat kelengkapan dewannya. Tugas kita sosialisasi ke BPH bahwa inilah keputusan DPP,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya kelompok masyarakat pendukung Kosasih mengancam akan mencabut dukungan untuk Sachrudin-Maryono apabila Kosasih tidak menjadi Ketua DPRD. Di sejumlah media, nama ketua DPRD Kota Tangerang 2024-2029 diisukan jatuh kepada Rusdi Alam. {}
