Berita Golkar – Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan program cetak sawah 3 juta hektar tidak salah, selama dibarengi dengan kajian dan perhitungan yang tepat.
“Cetak sawah ini kan udah beberapa kali dilakukan. Tapi hasilnya tidak ada. Bahkan saat Dahlan Iskan, maah berujung pada KPK. Sehingga, perlu ditekankan bahwa program ini kan memiliki anggaran yang tidak main-main, jadi perlu ada kajian, survei, apakah tepat lokasinya, lalu diperhitungkan dengan benar, hasilnya itu akan didistribusikan kemana? Kalau biaya logistiknya tetap mahal, maka sia-sia saja, karena harga beras akan tetap tinggi,” kata Firman, Kamis (19/9/2024).
Ia menyebutkan untuk meningkatkan produksi beras, ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi.
“Kalau ekstensifikasi itu artinya kan menambah lahan. Artinya, juga perlu diperhatikan aliran air yang nantinya untuk mengairi sawah itu. Ada infrastruktur pendukung yang harus disediakan untuk memastikan lahan itu bisa terkelola dengan baik. Kalau tidak ada infrastruktur pendukung, itu akan menjadi masalah,” ucapnya dikutip dari Kedai Pena.
Sementara intensifikasi, artinya memanfaatkan dan meningkatkan hasil produksi yang ada dengan menggunakan teknologi.
“Kita ilhat, berapa luasan lahan yang produkttif, berapa banyak hasilnya. Lalu kita lihat, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil produksinya. Bisa dengan menggunakan bibit unggul, menggunakan pupuk organik, ya benar-benar organik ya, jangan organik bodong. Sehingga lahan pertanian bisa berkelanjutan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan itu,” ucapnya lagi.
Sekali lagi ia mengingatkan bahwa program cetak sawah 3 juta hektar yang dicanangkan pemerintah haruslah dilakukan penghitungan dan kajian secara cermat.
“DPR kan belumpernah melakukan peninjauan pada lokasi cetak sawah ini. Saya berharap Komisi IV yang baru nanti, harus melihat dulu, rencananya seperti apa. Jangan anggaran yang besar itu berujung pada KPK lagi,” kata Firman.
Selain itu, pemerintah juga harus bisa menyampaikan pemetaan dari distribusi beras yang nantinya dihasilkan. Karena jika didistribusikan pada daerah yang jauh, maka biaya logistik akan memiliki porsi dalam harga jual beras.
“Saya baru saja meninjau dapil saya, Pati. Itu surplus 1 juta ton. Jadi kalau cetak sawah, misal di Papua, itu mau didistribusikan kemana? Kalau Jawa kan sudah surplus. Harus diperhitungkan benar-benar itu masalah distribusinya. Kalau memang nanti setelah evaluasi, logistiknya jadi mahal, ya sebaiknya intensifikasi saja,” pungkasnya. {}
