Berita Golkar – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) berupa insentif fiskal. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sri Mulyani membenarkan jika ada pemda yang manipulasi data inflasi demi mendapatkan reward. Meski jumlahnya tidak banyak, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak benar.
“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip dari Detik Finance, Jumat (4/10/2024).
Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.
“Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.
Airlangga menyebut sanksi akan diberikan kepada pemda yang nakal dan terbukti memanipulasi data inflasi. Ia mengatakan bahwa insentif diberikan agar pemda mengendalikan inflasi, utamanya volatile food yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting, karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya.
Sayangnya Airlangga belum mau membeberkan daerah yang memanipulasi data inflasi tersebut. “Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti,” imbuhnya.
Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.
“Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9/2024).
Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.
“Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,” terangnya. {}
