Berita Golkar – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis, Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) melalui sejumlah program dan strategi yang telah dijalankan.
Menurutnya, kunci utama untuk mencapai hal tersebut adalah menjaga stabilitas kelas menengah dan mendorong kelas bawah agar bisa naik kelas. Selain itu, mengoptimalkan potensi yang belum tergarap optimal seperti di sektor ekonomi digital dan pertanian.
“Dengan strategi yang tepat, keluar dari jebakan kelas menengah bukanlah hal yang mustahil,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dalam paparannya, Airlangga menyampaikan beberapa program bantuan sosial untuk rakyat. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan, dan subsidi BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Program-program ini meringankan beban masyarakat karena pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Sehingga fokusnya bisa beralih ke kegiatan produktif,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan vokasi guna meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama di era digital yang semakin berkembang. Indonesia sudah memulainya dengan Kartu Pra Kerja.
Dengan adanya persaingan ketat di dunia kerja, Airlangga melihat pelatihan ulang (retraining) dan peningkatan keterampilan (reskilling) sebagai hal penting untuk menjaga daya saing masyarakat di pasar kerja. Terutama dengan adanya perpindahan pekerjaan yang kini menjadi hal lumrah.
Dalam hal menciptakan lapangan kerja baru, Airlangga juga menyebut keberhasilan Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan fleksibilitas di sektor-sektor baru seperti startup dan ekonomi digital.
“Meski tidak semua startup berhasil, mereka adalah embrio yang penting dalam merekrut pekerja muda. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital juga harus kita manfaatkan,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah telah membuka kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui format individual company yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Hal ini memungkinkan UMKM, terutama yang berasal dari sektor informal, untuk masuk ke sektor formal. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan bantuan lebih mudah, termasuk kemudahan dalam perpajakan.
“Pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar kini hanya 1 persen, ini penting agar mereka lebih terdata dan dapat tumbuh,” jelas Airlangga.
Optimisme Airlangga semakin kuat dengan potensi sektor agrikultur dan ekonomi digital yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sektor agrikultur, salah satu contoh yang belum tergarap adalah kelapa. Arahan dari Presiden memperluas pemanfaatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk kelapa. Baik itu untuk hilirisasi dan replanting atau peremajaan.
Selama ini Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Thailand. Menurutnya, sektor agrikultur memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi.
“Jika kita bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan melakukan hilirisasi di sektor kelapa, kita bisa mencapai pendapatan signifikan hingga 15-20 juta dolar AS,” ujar Airlangga. {}
