Berita Golkar – Angka tiga tahun yang ditargetkan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan, dinyatakan realistis, selama pemerintah mampu mempersiapkan semua sektor pendukungnya.
Anggota Dewan Terpilih 2024-2029 dari Partai Golkar, Firman Soebagyo menyampaikan target Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun bisa saja terwujud, selama pemerintah bisa memastikan kesiapan semua sektor dari hulu ke hilir.
“Yang paling penting, pertama harus dilakukan adalah data. Harus diinvetarisir dulu semua ha terkait pangan itu. Mulai dari lahan tanam kita, sebenarnya berapa yang masih layak tanam, mana yang sudah pH-nya di bawah 3. Lalu sistem pengairan kita, itu gimana. Kesiapan infrastrukturnya. Baru, setelah data itu semua kita peroleh, kita susun peta jalan pembangunannya,” kata Firman, Minggu (13/10/2024), dikutip dari Kedai Pena.
Ia menyatakan pemerintah harus bisa mendata seluruh sektor pendukung dari pertanian dan perikanan, untuk memastikan target swasembada pangan itu berjalan seiring dengan rencana pemerintah menyediakan makanan bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita lihat benihnya, bagus atau tidak. Lalu alat pertaniannya, bagus atau tidak. Pupuknya apakah sesuai dengan kebutuhan lahan atau tidak. Dan yang paling penting adalah bagaimana sistem pengairan yang ada. kan yang sering terjadi, saat musim kemarau, lahan tanam dimana-mana kekeringan, saat musim hujan kebanjiran,” ungkapnya.
Firman menyoroti, sistem pengairan lahan tanam ini terkendala oleh saluran pengairan yang tidak terkelola dengan baik, sungai yang mendangkal sehingga debit air-nya berkurang, dan sumber air di hulu yang berkurang karena banyaknya hutan yang digunduli.
“Bendungan dibangun, tapi airnya tidak ada. Ini memang terobosan Pak Jokowi, tapi harus dilihat juga hulunya. Kalau hulunya sendiri sudah kering, bagaimana mau ada airnya. Kalau hulunya, pengairan sekunder, tersier-nya juga harus dibenahi. Karena sudah banyak terjadi pendangkalan. Kan sejak Pak Harto lengser, hanya Pak Jokowi yang mau peduli dengan pertanian lagi. Nanti di masa Pak Prabowo tinggal dilanjutkan perbaikannya,” ungkapnya lagi.
Upaya Kementerian Pertanian untuk melibatkan generasi milenial sebagai petani, menurut Firman, harus lah didukung secara penuh, baik dari segi infrastruktur hingga regulasi.
“Para milenial yang sudah memulai melakukan kreatifitas, ini harus didukung. Misalnya, jika mereka berinovasi, menciptakan pupuk organik, ya pemerintah harus mendukung agar perizinannya tidak susah, tidak lama. Regulasi yang ada harus mendukung mereka. Kemudahan harus diberikan. Akses pemodalan pun diperluas. Pupuk harus digeser dari anorganik ke organik, untuk membenahi lahan dan meningkatan produk tanam,” kata Firman lebih lanjut.
Salah satu regulasi yang diharapkan untuk dibenahi, adalah terkait lahan tanam yang beralih fungsi menjadi lahan industri atau lahan perumahan.
“Ini terjadi, tapi selama ini kan tidak ada tindak tegasnya. Harus ada peta jalan yang dibuat bersama-sama, baik pelaku usaha, akademisi hingga lintas kementerian. Sehingga masing-masing ada tanggungjawabnya untuk menjaga. Jadi tidak ada lagi yang namanya lahan tanam beralih fungsi. Kita harus jaga lahan tanam kalau memang ingin swasembada pangan. Kalau cetak sawah dilakukan tanpa menjaga lahan eksisting, ya sama saja,” ujarnya.
Firman menegaskan dengan lahan tanam yang ada sekarang, jika memang dirawat dengan baik, akan mampu mendukung rencana pemerintah untuk swasembada pangan.
“Hilangkan ego sektoral. Kita bangun sektor pertanian bersama-sama. Kita lakukan riset, kita bikin peta jalan, maintenance sarana prasarana, manajemen lahan tanam yang baik, baru lah swasembada pangan itu bisa tercapai,” pungkasnya. {}
