Berita Golkar – Bonus demografi usia produktif Indonesia pada 2045 perlu disambut dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Penguatan kapasitas pendidikan di berbagai jenjang jadi hal wajib untuk memastikan gagasan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Berangkat dari hal itu, anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong peningkatan pendidikan dari sektor yang paling dasar, dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 itu menggelar lokakarya yang ditujukan untuk guru dan tenaga pendidik tingkat PAUD di Samarinda, Kamis, (17/10/2024).
Acara bertema “Peran Pendidikan dalam Penyiapan SDM Unggul Indonesia Emas 2045” itu digelar di Harris Hotel Samarinda. Di sela-sela kegiatan itu, Hetifah menuturkan, dari lokakarya ini diharapkan bisa mengerek naik tingkat penyelesaian pendidikan di Kaltim, untuk tingkat SMA sederajat bisa menyentuh angka 100 persen.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, pada 2023, tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD menyentuh angka 97,88. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin melorot angkanya. Di tingkat SMP sederajat, indeks penyelesaian pendidikan-nya sebesar 94,85 dan tingkat SMA sederajat berada di angka 73,63. “Untuk bisa mencapai 100 persen perlu pondasi yang kokoh. Diawali dari PAUD,” ungkap Hetifah, dikutip dari Kaltim Post.
Apalagi, lanjut dia, generasi yang akan menghadapi bonus demografi tersebut tak lain dan tak bukan ialah anak-anak yang saat ini mulai mengenyam pembelajaran di sekolah. Kehadiran Ibu Kota Nusantara di Kaltim juga perlu dipertimbangkan agar tersusun kebijakan yang mampu menopang kesiapan mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Jangan sampai tidak siap dan akhirnya kecewa,” sebutnya.
Semisal, seperti apa pendistribusian anggaran tersebut karena jika menilik alokasi anggaran di Kemendikbutristek, kata dia, nominalnya jauh dari persentase 20 persen itu. “Sejauh ini anggaran pendidikan itu kan banyak instrumennya. Dari penguatan SDM yang ada, kesejahteraan guru, infrastruktur, hingga program pendidikan lainnya. Ini yang perlu dicari tahu,” tukasnya.
Di sisi lain, dia juga mendorong agar adanya penguatan kerja sama dalam peningkatan pendidikan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. {}