Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Hj. Dewi Asmara menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar negeri pada Sabtu (02/11) bertempat di Aula Gedung PUI, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.
Kegiatan yang digelar berkat kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini mengangkat tema ‘Menangkap Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Migrasi yang Aman’.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat Sukabumi khususnya yang berada di tingkat desa dan kelurahan semakin memahami langkah-langkah prosedural menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maklum saja, di daerah Jawa Barat, termasuk Sukabumi cukup banyak tindak percaloan tenaga kerja yang berakhir pada kasus perdagangan manusia.
Dalam penyampaiannya, Dewi Asmara yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XIII ini mengingatkan masyarakat agar senantiasa berhati-hati jika menerima tawaran kerja dari luar negeri. Ia pun berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal.
“Masyarakat penting memahami bagaimana prosedurnya bekerja ke luar negeri. Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki pengetahuan yang maksimal untuk menghindari penipuan dan agar aman ketika kita berangkat kerja,” kata Dewi Asmara.
Selain pemahaman masyarakat, Dewi Asmara juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga terkait untuk menghindari tindak kejahatan seperti penipuan hingga perdagangan manusia dengan iming-iming gaji tinggi bekerja di luar negeri.
“Disinilah pentingnya kolaborasi antar lembaga dan dinas terkait, untuk menghindari penipuan yang dilakukan oknum yang akan mengambil keuntungan sesaat,” tambahnya.
Untuk meminimalisir kerugian yang bisa ditimbulkan akibat tindak kejahatan kesempatan bekerja di luar negeri, Dewi Asmara meminta masyarakat terbuka dengan pihak keluarga sedari awal. Sehingga proses yang ditempuh bisa dikawal bersama jika memang itu prosedural dan benar.
“Masyarakat jangan berbohong, jangan mau ditipu. Sebelum berangkat pastikan bahwa prosesnya benar dan prosedural,” pungkas Dewi Asmara.
Sementara itu, dalam arahannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi Abdul Rachman mengapresiasi langkah yang digagas oleh BP2MI serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara yang telah menggelar acara ini.
“Kita ketahui bahwa masyarakat tidak semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketidakpahaman masyarakat rentan timbulnya tindak kejahatan yang akan dimanfaatkan oleh oknum,” ucap Abdul Rachman.
“Oleh karena itu semaksimal mungkin kita harus mengakhiri ataupun mengurangi terjadinya TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Karena kita ketahui bahwa TPPO ini menyasar kepada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak ini menjadi kekhawatiran kita selaku pemerintah daerah,” sambungnya lagi.
Abdul Rachman menjelaskan, setidaknya ada tiga langkah awal yang bisa mencegah TPPO. Langkah pertama yaitu tertibnya administrasi kependudukan. Dengan tertib administrasi, masyarakat dan pemerintah bersama-sama akan lebih aware terhadap niat jahat para pelaku TPPO.
“Administrasi kependudukan yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu jalan lolosnya praktik TPPO oleh karena itu melalui forum ini kami sampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah TPPO yaitu melakukan re-administrasi kependudukan,” tegasnya.
Langkah kedua yaitu pentingnya pendampingan keluarga dalam mengontrol penggunaan media sosial yang memberi salah satu pengaruh besar terjadinya TPPO. Banyak masyarakat yang terjebak dan terbujuk iming-iming bekerja di luar negeri lantas menjadi korban TPPO akibat media sosial.
“Kedua pendampingan keluarga untuk tidak larut dan kontrol media sosial terjadinya TPPO akibat penggunaan medsos yang tidak terkontrol karena pengaruh medsos sangat luar biasa,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya yaitu perlunya sinergitas antara pemerintah dan para stakeholder dalam berkoordinasi menanggulangi serta mencegah terjadinya TPPO. Ia berharap dengan tiga langkah ini, TPPO di wilayah Sukabumi bisa semakin diminimalisir.
“Kerjasama pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan, karena keberadaan dinas-dinas yang menanggulangi TPPO sangat sedikit, tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan koordinasi serta bantuan semua pentahelix yang ada,” tutup Abdul Rachman. {redaksi}
